DPRD Banten Finalisasi Raperda Perlindungan Pekerja Informal: Ditargetkan Bisa Berlaku 2026

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, pihaknya tengah memfinalisasi regulasi untuk memperkuat perlindungan kerja khususnya sektor informal di wilayahnya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikannya usai Rapat Kerja Pembahasan Hasil Fasilitasi Raperda bersama BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat DPRD.

“Ini juga  tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, yang mengamanatkan perlindungan bagi pekerja informal sebagai kelompok rentan,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Jika ini sudah disahkan dan menjadi Perda, menurut Budi, ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov Banten dalam mengalokasikan anggaran perlindungan bagi pekerja nonformal melalui APBD. Diharapkan bisa segera berlaku pada 2026.

“Program perlindungan yang akan diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas dia.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Eko Yuyulianda mengatakan, berdasarkan catatan, dari sekitar 6 juta pekerja di Provinsi Banten, baru 2,7 juta pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Artinya, masih terdapat 3,3 juta pekerja, mayoritas dari sektor informal, yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

“Kalau mereka mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, negara belum bisa hadir karena mereka belum terlindungi. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” ujar Eko.