DPR Bahas Revisi UU Kehutanan Usai Penanganan Bencana Sumatera, Izin Pembukaan Hutan Bakal Dievaluasi

Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan setelah rapat bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengatakan, panja ini akan bekerja untuk membahas terkait ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pemanfaatan lahan hutan.

“Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya rasa itu,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2024).

Selain itu, Kemenhut diminta menghentikan segala aktivitas pemotongan pohon yang merugikan masyarakat, termasuk pemotongan yang legal maupun ilegal.

“Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” tegasnya.

“Dan yang untung pun ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya Kementerian untuk menghentikan ini,” sambungnya.