Di Sidang Lingkungan PBB, Wamen LH Kecewa Usulan Pengelolaan Karst Mandek

Jakarta –

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) Diaz Hendropriyono memimpin delegasi RI dalam sidang United Nations Environment Assembly ke-7 di Nairobi, Kenya. Diaz mengaku kecewa lantaran resolusi yang diajukan Indonesia terkait pengelolaan ekosistem karst berkelanjutan tidak dapat mencapai konsensus dari negara-negara anggota.

Sidang ini diketahui merupakan sidang tahunan dalam organisasi PBB yang membawahi isu lingkungan hidup yang dikenal dengan United Nations Environment Programme (UNEP). Atas keputusan tersebut, Diaz mengungkapkan kekecewaannya dalam pidato yang disampaikan di depan seluruh perwakilan negara anggota yang hadir.

“Indonesia kecewa draf resolusi yang diusulkan Indonesia mengenai Ekosistem Karst tidak dapat mencapai konsensus setelah persiapan berbulan-bulan dan atas dukungan negara-negara anggota lainnya,” ujar Diaz, dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Diaz menyatakan kurangnya fleksibilitas dan kemauan kompromi dari sebagian kecil negara anggota lain sebagai penyebab gagalnya resolusi ini diadopsi. Diketahui, beberapa negara anggota, menginginkan isu karst juga mencakup isu ketahanan air yang saat ini tengah panas.

Namun, banyak negara lain yang berpendapat bahwa resolusi ini cukup fokus pada isu utamanya, yaitu ekosistem karst.

“Walaupun kita bisa mencapai konsensus atas pentingnya karst bagi planet dan kebutuhan atas kerja sama internasional untuk melindunginya, terdapat konflik antar negara lain yang menghambat resolusi ini untuk mencapai konsensus.”

Seperti diketahui, karst adalah bentang alam yang terbentuk dari pelarutan batuan seperti batuan kapur, dolomit dan gipsum oleh air sehingga menghasilkan gua, sungai bawah tanah, stalaktit dan stalakmit serta drainase permukaan.

“Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menekankan pada Sidang PBB ke-80, ‘Planet kita ada di dalam tekanan. Kerawanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara.’ Dalam konteks ini, saya mengapresiasi tema UNEA-7 yang menangkap urgensi dari aksi kolektif dan merefleksikan realita yang kita hadapi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan komitmen Indonesia dalam mentransformasikan ambisi global menjadi aksi-aksi konkret.
Rangkaian kegiatan sidang UNEA-7 ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan para menteri di bidang lingkungan dari 193 negara anggota PBB.

“Indonesia telah menyerahkan Second Nationally Determined Contributions dan National Adaptation Plan ke UNFCCC. Di saat yang bersamaan, pengelolaan sampah tetap menjadi agenda prioritas nasional dengan target 100% sampah terkelola pada 2029,” katanya.

(azh/azh)