Dapat Gelar Pahlawan, Soeharto Dianggap Tidak Terbukti Secara Hukum Lakukan Pelanggaran HAM

Abadikini.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi yang selama ini melekat pada Presiden ke-2 RI Soeharto tidak pernah terbukti di pengadilan.

Pernyataan itu disampaikan Fadli seusai menghadiri upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto dan sembilan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menanggapi kontroversi publik atas keputusan pemerintah, Fadli menjelaskan bahwa proses pemberian gelar telah melalui kajian panjang oleh Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, termasuk penelusuran rekam jejak pengabdian dan jasa-jasa Soeharto terhadap bangsa.

“Beliau berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa dan Semarang, serta menjadi Komandan Operasi Mandala dalam pembebasan Irian Barat,” ungkapnya.

Fadli juga menyoroti keberhasilan era Orde Baru dalam memulihkan ekonomi nasional dari inflasi ekstrem hingga mencapai stabilitas pembangunan.

“Pemerintah saat itu berhasil menurunkan inflasi yang sempat mencapai lebih dari 600 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sambil memperluas akses pendidikan,” ujarnya.

Mengenai berbagai tuduhan pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang kerap dikaitkan dengan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa tidak satu pun di antaranya pernah terbukti secara hukum.

“Namanya juga dugaan. Tapi tidak ada proses hukum yang menyatakan beliau bersalah,” tegasnya.

Ketika disinggung tentang penyelidikan peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan kasus HAM berat lainnya, Fadli kembali menepis anggapan adanya keterlibatan langsung Soeharto.

“Tidak ada bukti hukum yang menunjukkan hal itu,” katanya.

Fadli menutup dengan menyatakan bahwa seluruh aspek hukum maupun administratif telah diteliti sebelum gelar diberikan.

“Semua proses sudah dilalui. Tidak ada persoalan hukum atau hal lain yang menghalangi penetapan gelar pahlawan nasional untuk Pak Harto,” pungkasnya.