Buruh Demo di Jakarta Hari Ini, Berikut Rute Alternatif Hindari Macet Megapolitan 29 Desember 2025

Buruh Demo di Jakarta Hari Ini, Berikut Rute Alternatif Hindari Macet
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi menegaskan pengalihan lalu lintas untuk demo penolakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 5,7 juta di sekitar Istana Negara hari ini, Senin (29/12/2025), bersifat situasional.
“Rekayasa lalu lintas (untuk demo hari ini)
situasional
,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin saat dikonfirmasi, Senin.
Rekayasa lalu lintas
akan dilakukan jika kepadatan massa aksi memenuhi jalan.
Meskipun begitu, masyarakat diimbau untuk menghindari titik aksi di Jalan Merdeka Selatan agar tidak menimbulkan kepadatan.
“Kemungkinan pengalihan itu pada ruas Jalan Merdeka Selatan, dimulai dari Patung Kuda sampai pojok Kedubes AS.”
Masyarakat yang akan mengakses Jalan Budi Kemuliaan dari Jalan Merdeka Selatan diimbau untuk lewat Jalan Kebon Sirih.
Pengendara yang dari arah Menteng Raya maupun Kwitang juga akan diarahkan untuk memutar lewat Jalan Merdeka Timur atau Utara.
“Untuk antisipasi kepadatan, pengendara di Merdeka Selatan ke Budi Kemuliaan bisa ke Kebon Sirih. Termasuk juga dari Tugu Tani nanti melingkar ke arah Merdeka Utara atau Timur,” jelas Komarudin.
Saat ini 1.500 personel Ditlantas Polda Metro Jaya masih difokuskan untuk mengamankan situasi dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru.
Namun Komarudin akan mengerahkan 380 personel tambahan untuk mengatur lalu lintas.
Massa buruh akan demo menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2026 Rp 5,7 juta di Istana, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025) hari ini.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan UMP DKI 2026 tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Upah minimum di Bekasi dan Karawang pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,95 juta per bulan.
“Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal,” kata Said kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2025).
Menurut Said, tidak mungkin daya beli di Jakarta lebih kecil dibandingkan daya beli di Bekasi dan Karawang.
Said pun menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.