BPJPH Nilai Jakarta Jadi Daerah Paling Tertib Jalankan Sertifikasi Halal Megapolitan 13 Oktober 2025

BPJPH Nilai Jakarta Jadi Daerah Paling Tertib Jalankan Sertifikasi Halal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai DKI Jakarta sebagai salah satu daerah paling tertib dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.
Penilaian itu disampaikan langsung oleh Ketua BPJPH, Haikal Hassan, saat bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025).
“Jadi jelas sekali dan kita akan adakan ranking. Kayaknya Jakarta bakal juara nih. Karena paling tertib, paling disiplin,” kata Haikal, Senin.
Menurut Haikal, penerapan kewajiban sertifikasi halal bukan hal baru di Indonesia.
Sejak 1974, istilah halal sudah dikenal di dalam sistem regulasi nasional, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Saat ini, ketentuan tersebut sudah bersifat mandatori pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Halal itu bukan untuk kematian semata. Halal itu
lifestyle
, halal itu modern
civilization
. Halal itu ada di semua agama, halal itu simbol of
health
, simbol
of clean
, simbol
of quality
. Itu yang terjadi di seluruh dunia,” ujarnya.
Haikal menjelaskan, sampai saat ini terdapat sekitar 9,5 juta produk di Indonesia yang telah bersertifikat halal, berasal dari 2,6 juta pelaku usaha.
Jumlah ini terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya jaminan produk halal.
Sementara itu, Pramono Anung menyebut Jakarta telah menjalin kerja sama dengan BPJPH selama hampir 10 tahun.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov DKI telah memfasilitasi 15.837 sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Ibu Kota dan menargetkan penambahan sekitar 5.000 sertifikat pada tahun ini.
“Jadi 15.837 mudah-mudahan tahun ini akan mendapatkan kurang lebih 5.000 lagi sehingga memang Jakarta termasuk provinsi yang tertib untuk mendapatkan fasilitas halal ini,” ujar Pramono.
Haikal menilai, ketertiban Jakarta dalam menjalankan kewajiban halal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Ia juga memastikan BPJPH memiliki 106 lembaga pemeriksa halal dan 106 ribu pendamping proses produk halal (PPH) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan setiap produk terjamin kehalalannya.
“Jumlah pendamping ini masih akan kami tambah hingga mencapai dua juta orang agar bisa menjangkau seluruh pelaku usaha, dari Aceh sampai Papua,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.