BEM UI Demo di DPR: Kita Kawal Terus 17+8 Tuntutan Rakyat Megapolitan 9 September 2025

BEM UI Demo di DPR: Kita Kawal Terus 17+8 Tuntutan Rakyat
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berangkat aksi unjuk rasa #RakyatTagihJanji ke depan gerbang DPR/MPR, Selasa (9/9/2025).
Ketua BEM UI Atan Zayyid Sulthan menegaskan, aksi lanjutan ini mengawal “17+8 Tuntutan Rakyat” agar bisa dipenuhi oleh DPR.
“Kita serius, tidak hanya sekadar momen-momen seremonial seperti kemarin masuk ke DPR, masuk ke istana, itu hanya bentuk komunikasinya. Tapi bentuk konkretnya belum, jadi itu yang ingin kita pastikan hari ini,” kata Atan kepada wartawan di UI, Depok, Selasa.
Apalagi, tanggapan DPR usai menerima belasan poin tuntutan rakyat masih dianggap tidak memuaskan lantaran terlihat menyepelekan keresahan rakyat.
“Ini yang sebenarnya menjadi pemantik kita, sebenarnya pemerintah itu serius atau enggak dalam mengawal ini (tuntutan rakyat),” ujar Atan.
Disebutkan, terdapat sekitar 400 mahasiswa dengan 10 bus yang bertolak ke arah Jakarta sejak pukul 13.00 WIB tadi.
Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa aksi terlihat mulai memadati area Lapangan FISIP UI, Depok, sejak pukul 10.40 WIB.
Kebanyakan mahasiswa kompak mengenakan pakaian serba hitam dan beberapa lainnya sudah rapi menggunakan almamater UI warna kuning.
Sejumlah spanduk besar bertuliskan “#RakyatTagihJanji” dan “Melawan Penindasan!” tampak dibentangkan di area parkir untuk nantinya dibawa ke demo.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Depok membuat jam keberangkatan massa aksi yang semula dijadwalkan pukul 12.00 WIB menjadi molor.
Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan bentuk rangkuman dari kritik masyarakat yang ramai disuarakan di media sosial dan di lapangan.
Selain itu, tuntutan ini lahir dari jutaan suara warga yang muncul melalui kolom komentar dan Instagram Story para penggagas termasuk Abigail Muria, Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella.
Kemudian, 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah menerima lebih dari 40.000 dukungan pun turut dimasukkan.
Terbaru, tuntutan demo para buruh di aksi demo 28 Agustus 2025 juga ditambahkan, bersamaan dengan pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
Untuk Presiden Prabowo
– Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain dalam aksi 28-30 Agustus.
– Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
Untuk Polri
– Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
– Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
– Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
Untuk Ketua Umum Partai Politik
– Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
– Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
– Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
Untuk DPR
– Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
– Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
– Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Untuk TNI
– Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
– Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
– Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Sektor Ekonomi
– Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
– Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
– Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
– Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
– Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
– Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
– Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
– Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
– TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
– Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
– Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
 
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.