Abadikini.com, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) mendesak Thailand dan Kamboja segera menghentikan pertempuran yang kembali pecah di wilayah perbatasan sengketa kedua negara. Seruan itu disampaikan Washington pada Minggu (21/12), menyusul meningkatnya korban jiwa akibat konflik yang belum juga mereda.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menegaskan terus menekan kedua pihak agar mengakhiri permusuhan, menarik senjata berat dari garis depan, menghentikan pemasangan ranjau darat, serta melaksanakan sepenuhnya Kesepakatan Perdamaian Kuala Lumpur.
Kesepakatan tersebut memuat mekanisme percepatan pembersihan ranjau darat dan penyelesaian sengketa perbatasan yang selama ini menjadi sumber konflik.
AS menilai implementasi penuh perjanjian itu sebagai kunci utama mencegah eskalasi lebih lanjut.
Washington juga menyambut pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang digelar Senin (22/12) dengan agenda mendorong Thailand dan Kamboja memenuhi komitmen mereka untuk menghentikan konflik bersenjata secara permanen.
Thailand dan Kamboja sebelumnya menandatangani perjanjian damai pada Oktober lalu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan itu disaksikan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Namun, implementasi perjanjian tersebut sempat ditangguhkan setelah sejumlah prajurit Thailand mengalami luka serius akibat ledakan ranjau darat di wilayah perbatasan. Insiden itu kembali memicu ketegangan dan bentrokan bersenjata di lapangan.
Otoritas Thailand melaporkan sedikitnya 21 prajurit dan satu warga sipil tewas dalam konflik yang masih berlangsung. Selain itu, 33 warga sipil lainnya disebut meninggal dunia akibat dampak tidak langsung dari situasi perang.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat 18 warga sipil tewas dan 78 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan di kawasan perbatasan.
Situasi ini memicu kekhawatiran kawasan, sekaligus menekan ASEAN dan komunitas internasional untuk segera memastikan gencatan senjata dan pelaksanaan penuh perjanjian damai demi mencegah korban terus berjatuhan.
