APBD DKI 2026 Difokuskan ke 6 Program Strategis, Ini Rinciannya Megapolitan 8 September 2025

APBD DKI 2026 Difokuskan ke 6 Program Strategis, Ini Rinciannya
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – 
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada enam program strategis.
Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025), Rano menyebut Pemprov DKI memberi perhatian khusus pada ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan transportasi publik dan kemacetan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta penanggulangan banjir.
“Beberapa hal yang menjadi sorotan utama terkait ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, PTSL, serta penanggulangan banjir,” ucap Rano.
1. Ketahanan Pangan
Dalam menjaga ketahanan pangan, Rano menyampaikan Pemprov DKI tengah mengembangkan urban farming di seluruh wilayah Jakarta melalui pembentukan 100 kampung mandiri pangan berbasis RW.
“Bahkan sejak 2022 kami telah melaksanakan contract farming dengan berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan stok pangan,” kata dia.
2. Penanganan Stunting
Sementara itu, untuk menekan angka stunting, Pemprov DKI menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita stunting, anak dengan masalah gizi, serta ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK).
Distribusi bantuan dilakukan berbasis data by name by address (BNBA).
3. Peningkatan Mutu Pendidikan
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Menurut Rano, Pemprov DKI terus melakukan pembenahan dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, memperbaiki sarana-prasarana, meningkatkan akses, dan memperkuat kualitas tenaga pengajar.
“Upaya yang kami jalankan mencakup pemanfaatan teknologi pembelajaran, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kualitas tenaga pengajar. Kami berkomitmen meningkatkan akses, mutu layanan, dan kualitas pendidikan di Jakarta,” jelas Rano.
4. Transportasi Publik dan Kemacetan
Untuk sektor transportasi, Pemprov DKI melanjutkan rekayasa lalu lintas jangka pendek, mulai dari penutupan U-Turn, sistem satu arah, perbaikan persimpangan, penertiban parkir liar, hingga kebijakan ganjil-genap.
Pemprov juga mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk manajemen lalu lintas.
“Kami ingin memastikan layanan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, dan merata dapat dinikmati seluruh warga, termasuk di kawasan padat penduduk,” tambahnya.
5. PTSL 
Rano juga menyinggung soal percepatan PTSL yang dijalankan sejak 2018 bersama instansi vertikal untuk sertifikasi tanah warga.
6. Penanggulangan Banjir
Untuk penanggulangan banjir, Pemprov menyiagakan pompa, membangun tanggul mitigasi rob di Muara Angke dan Pluit, serta mempercepat normalisasi Kali Ciliwung.
Selain APBD, Rano menyampaikan perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya menjadi Perseroda. Transformasi ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperluas cakupan layanan air bersih.
“Kami memastikan tarif air yang adil dan terjangkau, memperkuat respons pelanggan melalui call center dan aplikasi digital, serta menjaga mutu air sesuai standar kesehatan,” ucap Rano.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.