APBD Depok 2026 Turun, Program Berobat Gratis Non-BPJS Terdampak Megapolitan 27 November 2025

APBD Depok 2026 Turun, Program Berobat Gratis Non-BPJS Terdampak
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Anggaran program
universal health coverage
(UHC) atau jaminan kesehatan semesta yang diterapkan di Kota Depok turut terdampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna menerangkan, kebijakan penurunan transfer ke daerah (TKD) membuat adanya pemangkasan Rp 342 miliar dari pusat ke Pemkot Depok.
Imbasnya, sejumlah pos anggaran harus dipangkas, salah satunya terdampak pada program unggulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok.
“Yang kita usahakan pelayanan publik tetap terjaga walaupun ada dampak kayak di Dinkes kita itu sekarang UHC
non-cut off
,” kata Ade saat ditemui
Kompas.com,
Kamis (27/11/2025).
Skema
non-cut off
itu membantu warga yang tidak mempunyai BPJS kesehatan atau status kartunya mati, itu bisa otomatis aktif kembali.
Total yang baru dianggarkan untuk program ini sekitar Rp 102 miliar dari kebutuhan Rp 152 miliar.
“Ketika ada warga yang tidak punya BPJS, atau BPJS-nya mati karena jatuh miskin, ya itu langsung aktif otomatis dan bisa diintervensi kesehatan ke seluruh rumah sakit di Depok,” ujar Ade.
“Baru menganggarkan Rp 102 miliar, itu untuk penerima bantuan iuran (PBI) sehingga level UHC masih
cut off
,” sambung dia.
Oleh karena itu, Pemkot harus mengintervensi sisa kebutuhan anggaran bantuan kesehatan lewat belanja tidak terduga (BTT).
Tak hanya itu, sejumlah pos anggaran lainnya juga turut mengalami penurunan.
Beberapa di antaranya anggaran makan dan minum rapat, alat tulis kantor (ATK), narasumber, penyelenggaraan Bimtek, hingga perjalanan dinas yang mencapai 50 persen berkurang.
“Di situ kan ada belanja pegawai, itu juga kita maksimum kan di 30 persen,” ujar Ade.
Di samping itu,
APBD Depok
2026 resmi ditetapkan dengan nilai Rp 4,39 miliar lewat rapat paripurna DPRD Depok pada Kamis sore.
“Komposisi belanja ini diarahkan untuk pemenuhan
mandatory spending
, urusan wajib pelayanan dasar, serta pencapaian target prioritas pembangunan,” ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Depok Edi Masturo dalam rapat, Kamis.
Besaran itu telah diperhitungkan dan diperinci untuk kepentingan belanja operasi Rp 3,52 triliun, belanja modal Rp 799,03 miliar, dan belanja tidak terduga (BTT) Rp 67,8 miliar.
Untuk diketahui, komposisi rincian
APBD Depok 2026
sebagai berikut:
– Pendapatan Daerah: Rp 4,16 triliun
– Belanja Daerah: Rp 4,39 triliun
– Defisit: Rp 230,7 miliar
– Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya Rp 160,7 miliar
– Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah Rp 82,5 miliar
– Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp 2,47 miliar
– Penyertaan Modal Daerah (PT Tirta Asasta) Rp 10 miliar
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.