APBD Depok 2026 Turun Jadi Rp 4,39 Triliun, Apa Saja yang Terdampak? Megapolitan 28 November 2025

APBD Depok 2026 Turun Jadi Rp 4,39 Triliun, Apa Saja yang Terdampak?
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Depok tahun 2026 sebesar Rp 4,39 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang paripurna Kantor DPRD Kota Depok, Cilodong, Kamis (27/11/2025) sore.
“Anggaran Belanja Daerah disepakati sebesar Rp 4.395.851.263.340. Komposisi belanja ini diarahkan untuk pemenuhan
mandatory spending,
urusan wajib pelayanan dasar, serta pencapaian target prioritas pembangunan,” ucap Anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Depok
Edi Masturo dalam rapat, Kamis.
Besaran anggaran ini telah diperhitungkan dan dirinci untuk belanja operasi sebesar Rp 3,52 triliun, belanja modal Rp 799,03 miliar, serta belanja tidak terduga (BTT) Rp 67,8 miliar.
Setelah itu, Banggar DPRD Depok juga menyertakan catatan strategis dan rekomendasi yang menjadi landasan persetujuan APBD untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Salah satunya adalah pembangunan
Flyover
Margonda yang membentang hingga ke Jalan Juanda dengan skema pinjaman daerah.
“Terkait rencana pembangunan
flyover
Jalan Margonda Raya ke Jalan Juanda dengan skema pinjaman daerah (Rp 82,5 miliar di tahun 2026),” terang Edi.
Selain itu, terdapat catatan yang menyoroti dukungan pelayanan air bersih melalui PDAM dengan memberikan modal ke PT Tirta Asasta sebesar Rp 10 miliar.
Terdapat pula desakan perbaikan gedung RSUD Khidmat Sehat Afiat (KiSA) Depok dengan alokasi Rp 2 miliar yang diperoleh dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.
Berikut ini adalah rincian
APBD Depok
2026:
Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna menyampaikan, penetapan jumlah APBD tahun ini menurun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 4,64 triliun.
Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya transfer ke daerah (TKD), sehingga dana sekitar Rp 342 miliar dari pusat tidak masuk ke Pemkot Depok.
Dampaknya, beberapa pos anggaran harus dikurangi, termasuk program
universal health coverage
(UHC) atau jaminan kesehatan semesta yang menjadi program unggulan Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok.
“Yang kita usahakan pelayanan publik tetap terjaga walaupun ada dampak kayak di Dinkes kita itu sekarang UHC
non cut-off
,” ungkap Ade saat ditemui
Kompas.com
, Kamis.
Skema
non cut-off
itu membantu warga yang tidak mempunyai BPJS kesehatan atau status kartunya mati, itu bisa otomatis aktif kembali.
Total yang baru dianggarkan untuk program ini sekitar Rp 102 miliar dari kebutuhan Rp 152 miliar. Artinya, masih dibutuhkan dana sekitar Rp 50 miliar.
“Ketika ada warga yang tidak punya BPJS, atau BPJS-nya mati karena jatuh miskin, ya itu langsung aktif otomatis dan bisa diintervensi kesehatan ke seluruh rumah sakit di Depok,” ujar Ade.
“Baru menganggarkan Rp 102 miliar, itu untuk penerima bantuan iuran (PBI) sehingga level UHC masih
cut-off
,” tambahnya.
Oleh karena itu, DPRD Depok harus mengintervensi sisa kebutuhan anggaran bantuan kesehatan lewat belanja tidak terduga (BTT).
Tak hanya itu, sejumlah pos anggaran lainnya juga mengalami pemangkasan, yaitu makan dan minum anggota saat rapat, belanja alat tulis kantor (ATK), narasumber, penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek), hingga perjalanan dinas anggota.
Anggaran makan dan minum disederhanakan dengan standar lebih murah, sementara belanja pegawai dimaksimalkan di 30 persen.
“(Perjalanan dinas) dipangkas 50 persen kita itu, sekitar belasan miliar,” tutur Ade.
Meski demikian, Ade memastikan bahwa
pengesahan APBD
2026 tidak banyak berdampak pada pelayanan publik dan program prioritas tetap akan dilangsungkan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.