Anggaran Pemda Hampir Kosong, Presiden Perintahkan Kucuran Dana Rp4 Miliar untuk 52 Daerah

Abadikini.com, JAKARTA – Kondisi keuangan sejumlah pemerintah daerah di Sumatera ternyata berada pada titik kritis ketika bencana melanda akhir November lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada pemda yang hanya menyisakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar, Rp1 miliar, bahkan ada yang tinggal Rp750 juta. Situasi minim anggaran itu terjadi karena tahun anggaran sudah mendekati penutupan.

Laporan tersebut langsung disampaikan Tito kepada Presiden Prabowo Subianto. Responsnya datang cepat. Presiden memutuskan menggelontorkan tambahan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak bencana.

“Ini benar-benar mengejutkan. Atas nama para kepala daerah, terutama 52 kabupaten dan 3 gubernur, kami sangat berterima kasih. Presiden bukan hanya menyetujui, tapi langsung menambah menjadi Rp4 miliar per daerah,” ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, dilansir dari Antara Selasa (9/12/2025).

Ia menyebutkan dana itu diperkirakan masuk ke rekening pemda hari ini atau paling lambat Rabu (10/12). Untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran agar anggaran bantuan difokuskan memenuhi kebutuhan pengungsi, terutama kebutuhan dasar yang kerap terabaikan.

“Mulai dari kebutuhan perempuan, popok bayi, sabun, detergen, hingga sampo—semua bisa dibiayai dari anggaran ini. Ditambah cadangan BTT milik pemda yang masih tersedia,” kata Tito.

Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini tidak boleh diselewengkan. Setiap kepala daerah diminta bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana tersebut.

“Presiden mengingatkan agar jangan sampai ada yang mengambil kesempatan di tengah penderitaan rakyat. Sanksinya berat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat,” tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo menetapkan alokasi Rp4 miliar per daerah sebagai langkah percepatan penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025. Keputusan itu berangkat dari permohonan formal Mendagri dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.