Ketika DPRD DKI Menyatukan Empati untuk Sumatera… Megapolitan 31 Desember 2025

Ketika DPRD DKI Menyatukan Empati untuk Sumatera…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menjelang pergantian tahun 2025 menuju 2026, catatan duka akibat bencana alam masih membayangi sejumlah wilayah di Sumatera.
Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), hingga Sumatra Barat (Sumbar) tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga memutus sumber penghidupan warga.
Di tengah situasi itu, empati mengalir dari Jakarta. Sejumlah anggota
DPRD DKI Jakarta
bergerak memberikan perhatian, bantuan, hingga dorongan kebijakan agar pemulihan pascabencana berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab, menilai bantuan pembangunan rumah bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat setempat.
“Informasi akan ada bantuan rumah dari pemerintah pusat dan BNPB senilai Rp60 juta per unit bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, dan sebaiknya pengelolaannya diserahkan kepada kepala desa dan melibatkan warga kampung agar penggunaan anggaran bisa diawasi bersama,” kata Sardy Wahab dalam keterangan tertulisanya, Selasa (30/12/2025).
Sardy menilai pengelolaan bantuan oleh desa penting agar persoalan seperti yang terjadi pascatsunami Aceh 2004 tidak terulang.
Ia menilai pembangunan rumah saat itu jauh dari harapan warga.
“Di lapangan, rumah yang dibangun kontraktor tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Kuat dugaan biaya pembangunan hanya sekitar separuh dari nilai bantuan,” ujarnya.
Sardy yang berasal dari Kampung Kualasegi, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, menyebut dampak bencana kali ini cukup parah.
Sebanyak 60 rumah dilaporkan hilang terbawa arus, 20 rumah rusak berat, dan 15 rumah mengalami kerusakan ringan.
Selain permukiman, bencana juga menghancurkan lahan pertanian warga. Para petani kopi, cabai, dan komoditas lain kehilangan sumber penghasilan.
“Kami berharap pemerintah juga memberikan bantuan kepada para petani agar roda perekonomian keluarga mereka bisa kembali berjalan,” katanya.
Untuk itu, Sardy mendesak pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan memulihkan pasokan listrik di wilayah terdampak.
“Jalur darat ini adalah akses utama masyarakat. Alat berat dan solar harus segera disiapkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memilih langkah yang lebih personal.
Ia menyatakan akan menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya selama satu tahun penuh pada 2026 untuk membantu penanganan dan pemulihan korban bencana di Sumatera.
“Keputusan ini bukan bentuk pengorbanan heroik, melainkan kewajiban moral sebagai bagian dari anak bangsa, semangat gotong royong dan solidaritas antar-daerah,” ujar Kenneth dalam keterangan yang diterima
Kompas.com
, Jumat (19/12/2025).
Kenneth menilai kepedulian saat bencana tidak cukup disampaikan lewat simpati, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
“Sebagai wakil rakyat, jabatan adalah panggilan moral untuk hadir saat bangsa diuji. Warga Sumatera dan Aceh bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga harapan dan rasa aman,” ucapnya.
Dana tersebut nantinya dialokasikan untuk pengadaan generator listrik serta pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak.
“Bantuan genset diharapkan dapat membantu penerangan bagi aktivitas warga, sementara penyediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi,” katanya.
Solidaritas juga diwujudkan secara kelembagaan.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggalang donasi kemanusiaan dalam rangkaian kegiatan BK Award 2025.
Dalam kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Sabtu (13/12/2025) malam, total dana yang berhasil dihimpun hingga pukul 21.20 WIB mencapai Rp 359.681.648.
“Seluruh dana yang terkumpul akan diserahkan secara tunai kepada BPBD DKI Jakarta untuk kemudian disalurkan dan dibelanjakan sesuai kebutuhan di daerah terdampak bencana,” ujar Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin.
Penggalangan dana tersebut merupakan bentuk solidaritas DPRD DKI Jakarta untuk masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. BPBD DKI Jakarta ditunjuk untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran.
Menutup tahun 2025, rangkaian kepedulian ini menjadi pengingat bahwa di tengah duka dan bencana, empati dan gotong royong lintas daerah tetap menyala, menjadi harapan baru saat Indonesia melangkah ke tahun 2026.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Nawir Arsyad Akbar)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.