Rapat di Aceh Tanpa Sapaan ‘Yang Terhormat’

Jakarta –

Terselip momen yang menjadi perhatian di tengah-tengah Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Aceh. Seorang pimpinan DPR sempat menegur para kepala daerah yang mengawali kalimatnya dengan ‘yang terhormat’ saat berbicara kepada DPR.

Rapat itu melibatkan pimpinan DPR dan pemerintah yang diwakili sejumlah menteri juga TNI. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi dua wakil lain, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan beberapa kepala daerah setempat di rapat pada Selasa (30/12/2025) tersebut.

Bupati Sampaikan Keluh Kesah

Rapat dibuka Dasco dan dilanjutkan dengan sambutan Mualem. Dasco kemudian mempersilakan para kepala daerah memaparkan kondisi wilayah yang dipimpin mereka.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mendapat kesempatan pertama untuk melaporkan situasi pascabencana. Armia menyapa para peserta rapat dengan sebutan ‘Yang Terhormat’.

Foto: Rapat koordinasi pascabencana di Aceh (Gibran/detikcom)

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi juga masih menyapa peserta rapat dengan sapaan ‘Yang Terhormat’. Setelahnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta peserta rapat tidak lagi menyebut ‘Yang Terhormat’ demi efisiensi waktu.

“Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan. Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil pun memberikan paparan tanpa menyebutkan ‘Yang Terhormat’.

3 Poin Hasil Rapat

Rapat itu menghasilkan 3 poin kesimpulan. Salah satu kesepakatan tersebut yakni percepatan pemulihan bencana Aceh.

Dasco berharap para menteri bisa berkoordinasi internal setelah tiba di Jakarta untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat ini.

“Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama,” ujar Dasco saat membacakan kesimpulan rakor.

Poin kedua yang disepakati yakni penempatan person in charge atau penanggung jawab utama tiap lembaga di Aceh. Ini dimaksudkan agar koordinasi percepatan pemulihan menjadi mudah.

“Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi,” ujar Dasco.

Kesimpulan terakhir yakni memaksimalkan percepatan pemulihan terhadap daerah terdampak bencana yang memerlukan atensi khusus.

“Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada,” ujar Dasco.

Halaman 2 dari 2

(fca/lir)