ASEAN Tingkatkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan dengan ISSB, Apa Itu?

Negara Asia Tenggara mulai menyelaraskan pengungkapan keberlanjutan dengan tujuan selaras pada ISSB, meski jadwal penerapan pelaporan ESG wajib berbeda-beda.

Selain reformasi domestik, tekanan dari pasar luar negeri, terutama Uni Eropa, memengaruhi eksportir Asia dan rantai pasokan multinasional.

ISSB didirikan pada tahun 2021 dengan tujuan mengkonsolidasikan praktik pelaporan ESG yang terfragmentasi menjadi satu kerangka kerja global. 

Pada Juni 2023, ISSB merilis dua International Financial Reporting Standards (IFRS) pertamanya, yaitu IFRS S1 dan IFRS S2, yang mulai berlaku untuk periode pelaporan tahunan setelah 1 Januari 2024.

Banyak negara di ASEAN, penyelarasan dengan ISSB semakin dipandang sebagai cara untuk mengurangi kompleksitas kepatuhan dan meningkatkan interoperabilitas dengan rezim pengungkapan di luar negeri, termasuk Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) Uni Eropa. 

Malaysia dan Vietnam termasuk yang lebih dulu mengadopsi kewajiban pengungkapan keberlanjutan, sementara Filipina dijadwalkan mulai pada 2026.

Penyesuaian tersebut membuat perbedaan kualitas tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko iklim, dan keandalan data keberlanjutan semakin terlihat. Bagi investor, perbedaan tersebut berfungsi sebagai sinyal kelayakan investasi perusahaan. 

“Narasi dapat berarti apa pun yang ingin digambarkan oleh perusahaan. Jadi, alih-alih bertanya siapa yang menceritakan kisah keberlanjutan terbaik, sekarang kami bertanya siapa yang telah mengukur risiko, memiliki asumsi yang kredibel, dan tim manajemen yang memahami bagaimana keberlanjutan memengaruhi arus kas dan biaya modal,” ucap Chen-Delantar.