Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Capai Rp 175 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan komitmennya dalam menjaga Hutan Indonesia. KPK mencatat, hutan Indonesia adalah yang terluas ke-8 di dunia atau setara dengan 2% dari total luas hutan global.

“Dengan kekayaan alam tersebut, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan dari ulah para tangan kotor,” ujar KPK seperti dikutip dari sosial media resminya, Selasa (30/12/2025).

Oleh karena itu, KPK pada 19 Desember 2025 meluncurkan dashboard JAGAHUTAN yang dapat diakses melalui portal JAGA.ID.

“Dashboard ini menyediakan ruang diskusi terkait pengelolaan kawasan hutan, serta kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan dugaan korupsi di sektor kehutanan,” ujar KPK.

KPK meyakini, melalui JAGAHUTAN, semua pihak diajak untuk bergerak bersama mengawasi pengelolaan kawasan hutan untuk mencegah rusaknya kekayaan alam berupa hutan dan alam.

“KPK memastikan pemanfaatan hutan dilakukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” harap KPK.

Sebagai informasi, berdasarkan data badan pusat statistik dan data internal milik KPK, kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia sudah mencapai 608.299 hektare dan bila diangkakan, potensi kerugian negara dari sektor hutan mencapai Rp 175 triliun.

Diketahui, saat ini KPK juga tengah menangani sejumlah perkara rasuah. Pertama, suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di PT Inhutani V dengan nilai suap uang senilai Rp 4,2 miliar dan mobil Rubicon.

Berikutnya, suap izin alih fungsi lahan hutan lindung di Pemkab Bogor dengan nilai suap yang senilai Rp 8,9 miliar. Selanjutnya, suap izin usaha perkebunan dan hak guba usaha di Kabupaten Buil dengan nilai suap uang senilai Rp 3 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di kawasan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Kamis malam (18/12). Selain ruang kerja bupati, penyidik juga menyegel tiga kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabup…