Seskab Teddy Ungkap Prabowo Kirim Helikopter Pribadi untuk Gubernur Aceh Saat Bencana

Disisi lain, Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah pasar di tiga provinsi terdampak bencana sudah mulai beroperasi penuh. Dia menyebut pemerintah terus mempercepat pembenahan dan pembersihan infrastruktur yang terdampak bencana.

“Di Aceh itu ada 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumatra Utara ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih satu yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada satu dalam proses percepatan pemulihan,” pungkas Pratikno.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam 27 Desember 2025.

“Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Minggu.

Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan hunian tersebut dengan memanfaatkan dukungan BUMN. Dari total target, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam pekan ini.

Setiap hunian akan dilengkapi fasilitas dasar antara lain sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan internet (Wi-Fi), serta sarana pendukung bagi anak-anak.

Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak.

Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membangun hunian tetap di wilayah yang sama.

Sebanyak 2.500 unit hunian tahap pertama telah mulai dibangun pada pekan lalu di atas lahan milik pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan jumlah serupa direncanakan dimulai pada awal pekan depan.

Teddy menegaskan pembangunan hunian dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses ke jalan utama serta fasilitas publik, dan berlokasi relatif dekat dengan area aktivitas ekonomi warga.

“Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut,” ujarnya.