DKI Kucurkan Rp 289,72 Miliar untuk Bangun Flyover dan Jembatan dalam APBD 2026 Megapolitan 28 Desember 2025

DKI Kucurkan Rp 289,72 Miliar untuk Bangun Flyover dan Jembatan dalam APBD 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 289,72 miliar untuk pembangunan jembatan dan flyover pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp289,72 miliar,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI
Jakarta
Michael Rolandi dalam keterangan resminya dikutip, Minggu (28/12/2025).
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang
APBD
2026 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Dengan landasan hukum tersebut, Pemprov DKI menargetkan pelaksanaan program dan kebijakan bisa dipercepat sejak awal tahun.
Gubernur
DKI Jakarta

Pramono Anung
menyampaikan, total penerimaan dan pengeluaran daerah pada APBD 2026 mencapai Rp 81,32 triliun.
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 71,45 triliun, sementara penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp 9,87 triliun.
Di sisi belanja, Pemprov menganggarkan Rp 74,28 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 7,04 triliun.
“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono, Sabtu.
Nilai APBD 2026 tercatat lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 91,86 triliun.
Penurunan sekitar Rp 10,54 triliun itu terutama dipengaruhi berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp 26,14 triliun menjadi Rp 11,16 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang turun Rp 14,79 triliun.
Michael menjelaskan,
mandatory spending
untuk infrastruktur pelayanan publik dialokasikan 43,06 persen dari total belanja di luar bantuan keuangan—melebihi ketentuan minimal 40 persen.
Pada sektor pekerjaan umum dan tata ruang, anggaran diarahkan untuk:
Untuk transportasi, Pemprov tetap menyiapkan subsidi dengan rincian:
Di sektor ketenagakerjaan, dialokasikan anggaran pelatihan kejuruan, Mobile Training Unit (MTU), pembentukan tenaga kerja mandiri, hingga pelatihan SIM A.
“Untuk urusan ketenagakerjaan, kami akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan MTU dengan anggaran sebesar Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A sebesar Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp 4,33 miliar, dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp 1,25 miliar,” kata Michael.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan senilai Rp 19,75 triliun atau 26,59 persen dari belanja daerah melampaui ketentuan minimal 20 persen.
Anggaran ini mencakup KJP Plus, KJMU, sekolah swasta gratis, serta rehabilitasi sarana pendidikan.
“KJP Plus sebesar Rp 3,25 triliun dan KJMU sebesar Rp 399 miliar. Ada juga pos anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp282,46 miliar, serta rehab sekolah dan fasilitas pendidikan sebesar Rp126,12 miliar,” kata Michael.
Untuk kesehatan, Pemprov menyiapkan anggaran BPJS Kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan alat kesehatan, dan Pasukan Putih.
“BPJS Kesehatan sebesar Rp1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan sebesar Rp360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan sebesar Rp165,16 miliar, dan Pasukan Putih senilai Rp43,49 miliar,” lanjut dia.
Untuk bantuan sosial, sejumlah pos anggaran yang dialokasikan, antara lain Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) sebesar Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp 76,45 miliar.
Sedangkan, untuk urusan industri dan perdagangan, beberapa pos anggaran dialokasikan, seperti program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri sebesar Rp 13,34 miliar, program pemberdayaan UMKM sebesar Rp 17,59 miliar, serta program pembangunan dan perencanaan industri sebesar Rp 23,55 miliar.
Di sektor komunikasi dan informatika, Pemprov menganggarkan Rp 185,29 miliar untuk layanan CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir berbasis teknologi.
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” tutup Michael.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.