Pemerintah Siapkan PP, Atur Penugasan Anggota Polri di Luar Struktur

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai solusi atas polemik lahirnya Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025.

Adapun Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tersebut membolehkan polisi aktif pun dapat menjabat di 17 Kementerian/Lembaga.

“Ada putusan MK, ada Peraturan Kapolri Nomor 10, timbulah diskusi yang luas di masyarakat. Dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan bapak presiden, itu akan dirumuskan dalam satu bentuk Peraturan Pemerintah,” kata Yusril usai rapat koordinasi tingkat menteri dan kepala lembaga di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Pasalnya, jika hanya mengandalkan Perpol itu hanya berlaku di lingkup Polri. Sedangkan, untuk penugasan kementerian dan lembaga lainnya menggunakan Undang-Undang ASN.

“Maka harus diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” ungkap Yusril.

Karena itu, nantinya Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara mempersiapkan draft awal Rancangan PP yang dikoordinasikan lewat Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Hukum agar dapat diselesaikan dengan tepat.

“Kami menganggap agak mendesak untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang ASN ini,” jelas Yusril.