Revisi UU Sisdiknas untuk Satukan Ekosistem Pendidikan Nasional

Terkait PIP, Bonnie menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hak siswa yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk menunjang kebutuhan pendidikan.

“PIP ini adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan anak-anak tetap sekolah. Dana ini harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan seperti buku, seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah, bukan untuk konsumsi di luar itu. Saya juga tegaskan tidak boleh ada potongan dalam bentuk apa pun.

Jika ada yang mengatasnamakan saya dan meminta potongan PIP, silakan laporkan ke saya,” kata Bonnie sembari menyerahkan Program PIP untuk orang tua siswa di SDN Cibuah dan SDN 2 Cibuah.

Menurut dia, dana PIP bersumber dari pajak masyarakat yang kemudian dikembalikan negara dalam bentuk layanan publik, termasuk bantuan pendidikan. Bonnie mendorong para orang tua untuk mengawal pemanfaatan bantuan tersebut sekaligus mempersiapkan anak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mahasiswa.

Sementara itu, perwakilan keluarga penerima PIP, Uwes, mengapresiasi kehadiran Bonnie yang tidak hanya menyalurkan aspirasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam sistem pendidikan nasional.

“Bantuan ini sangat membantu kami sebagai orang tua. Anak-anak kami bisa terus sekolah tanpa terbebani biaya,” tutur Uwes.

Hal senada disampaikan Perwakilan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Cibuah, Asep, yang menilai sosialisasi kebijakan pendidikan dan pendampingan program seperti PIP memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

“Alhamdulillah, beliau peduli, tidak ada istilah kacang lupa kulit, beliau selalu turun. Mengelola aspirasi dan bantuan-bantuan, beliau perjuangkan. Ada sekolah-sekolah yang sudah dibangun, itu aspirasi kita. Baru kali ini ada dewan yang memperjuangkan aspirasi kita, sukses dan langsung dilaksanakan,” tutur Asep.