Indonesia Kejar Target Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Keinginan Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB sebelumnya dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam momentum Hari HAM Sedunia Ke-77.

“Hari ini, Kementerian HAM dengan Kementerian Luar Negeri, dengan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini, kami akan rebut presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat menyampaikan pidatonya dalam acara peringatan Hari HAM Sedunia di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.

Dia menyebut, demi mencapai Indonesia Emas 2045 diperlukan persiapan sejak saat ini, yang dimulai dengan mengarusutamakan nilai-nilai HAM. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia perlu membangun penguatan HAM.

“Yang rusak, kita recover, perbaiki. Yang bagus, kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada, kita bangun. Lima tahun berikutnya akselerasi, sampai 2034. Lima tahun berikut, kita memengaruhi kawasan. Baru lima tahun terakhir, kita leading (memimpin) di tingkat dunia,” ungkapnya.

Pigai menyatakan, untuk mengambil alih tongkat kepemimpinan dunia tidak boleh tanggung-tanggung. Salah satunya dapat dimulai dengan menjadikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Jabatan tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memprakarsai pembentukan kebijakan-kebijakan HAM yang selama ini belum ada. Seperti tidak adanya konvensi tentang HAM dan korupsi, HAM dan lingkungan, HAM dan pemilihan umum, hingga HAM dan pembangunan.

“Kalau kepemimpinan presiden Dewan HAM PBB ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan ketuk dan akan mengubah tatanan dunia. Pasti. Jadi, jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” Pigai menandaskan.