Jaksa Bongkar Manuver Nadiem Makarim di Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook

Liputan6.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membongkar sejumlah manuver yang diduga dilakukan oleh mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Laptop Chromebook. Mulai dari pencopotan dua pejabat eselon karena perbedaan pendapat hingga soal adanya rapat rahasia.

Hal ini diungkap JPU saat membacakan dakwaan untuk tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa 16 Desember 2025.

Dakwaan JPU menyebut bahwa perbuatan Nadiem Makarim dan beberapa pihak terkait dalam kasus ini telah menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Nama Nadiem Makarim sendiri bahkan disebut menerima keuntungan fantastis dari hasil pengadaan laptop Chromebook tersebut, yakni sebesar Rp 809,56 miliar.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000,” tutur Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Menurut jaksa, para terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Kemendikbud Ristek) ini telah merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun.

Materi tersebut terungkap dalam surat dakwaan untuk terdakwa Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021.

“Bahwa terdakwa Sri Wahyuningsih bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim, Ibrahim Arief alias IBAM, Mulyatsyah, dan Jurist Tan membuat review kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome (Chrome OS) dan Chrome Device Management tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T,” jelas jaksa.

Copot 2 Pejabat Eselon

Selain keuntungan material, JPU juga mengungkapkan adanya penggunaan kekuasaan oleh Nadiem untuk memuluskan proyek ini. Jaksa menyebut Nadiem Makarim mencopot dua pejabat eselon di kementeriannya karena perbedaan pendapat terkait pengadaan barang dan jasa.

“Salah satu alasan Nadiem Anwar Makarim mengganti pejabat eselon 2 di antaranya Poppy Dewi Puspitawati karena berbeda pendapat terkait hasil kajian teknis yang tidak sesuai dengan arahan Nadiem Anwar Makarim, tidak setuju jika pengadaan merujuk kepada satu produk tertentu, sehingga digantikan oleh Mulyatsyah yang sudah menandatangani pengantar Juknis Pengadaan Peralatan TIK SMP Tahun Anggaran 2020 tertanggal 15 Mei 2020,” tutur jaksa.

Secara rinci, jaksa mengulas pencopotan tersebut dilakukan pada 2 Juni 2020. Nadiem mengganti Direktur SD pada Ditjen PAUDasmen dari Khamim kepada Sri Wahyuningsih; dan Direktur SMP pada Ditjen PAUDasmen dari Poppy Dewi Puspitawati kepada Mulyatsyah.

Selain itu, penggantian jabatan tersebut juga diikuti dengan penunjukan Mulyatsyah sebagai ketua menggantikan Khamim; dan Sri Wahyuningsih sebagai wakil ketua menggantikan Poppy Dewi Puspitawati.

“Pada tanggal 8 Juni 2020 Hamid Muhammad selaku Plt Dirjen PAUDasmen mengeluarkan Keputusan Nomor: 5190/C.C1/KP/2020 tentang Penetapan Tim Teknis Review Hasil Kajian Tim Teknis Analisis Kebutuhan Alat Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu menunjuk Mulyatsyah sebagai ketua menggantikan Khamim dan terdakwa Sri Wahyuningsih sebagai wakil ketua menggantikan Poppy Dewi Puspitawati,” jelas jaksa.