Prabowo Sebut Banjir Sumatera Karena Perubahan Iklim

GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin. Dalam pidatonya di pertemuan itu, Presiden menegaskan bahwa banjir dan longsor dahsyat di Sumatera belakangan akibat perubahan iklim global.

“Karena memang masalah perubahan cuaca climate change yang mempengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet,” ucapnya. Kondisi itu, kata Presiden, harus dihadapi bangsa Indonesia dengan menjadi semakin kuat, semakin tegar, dan semakin waspada.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan ada degradasi lingkungan di hutan di Sumatera. Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem kini tampak terbuka, alur sungai melebar tidak wajar, dan jejak longsoran tanah mengarah langsung ke pemukiman warga.

Hanif mengatakan kondisi ini menegaskan banjir bandang di Aceh Timur bukan semata peristiwa alam, melainkan sinyal keras adanya tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan akibat aktivitas ilegal.

Hanif melakukan peninjauan dari udara ke wilayah Pesisir Timur Aceh, mulai dari Tusam, Lhokseumawe, Langsa, hingga Aceh Tamiang. Ia menemukan indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk pada wilayah lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat.

Praktik ini secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Hanif mengingatkan pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Praktik ilegal semacam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” Hanif dalam pernyataannya, Senin (15/12/2025).

Menindaklanjuti temuan lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak. Evaluasi ini mencakup penilaian kondisi hutan, Daerah Aliran Sungai (DAS), serta perubahan tata guna lahan yang terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana. KLH/BPLH menjamin, sejumlah korporasi yang diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan akan ditindak tegas melalui upaya paksa penegakan hukum. 

Sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan ada perintah dari Prabowo untuk menambah jumlah polisi hutan (polhut) untuk memperkuat pengawasan dan mencegah perambahan/pembalakan hutan (illegal logging). Raja Juli mencontohkan saat ini di Aceh, misalnya, untuk kawasan hutan seluas 3,5 juta hektare, hanya ada sekitar 30–32 polisi hutan yang bertugas.

“Ini sama sekali tidak masuk akal, dan Bapak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipatgandakan jumlah polisi hutan kita sehingga illegal logging yang kemudian mengakibatkan rusaknya hutan kita dapat diatasi untuk sesegera mungkin,” kata Menhut Raja Juli Antoni saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, sebelum Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli mengucapkan terima kasih atas atensi khusus Presiden. Menurut dia, perintah itu juga menjadi dukungan moral bagi Kementerian Kehutanan dan jajaran polisi hutan yang saat ini bertugas.

“Saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan, karena kami mendapat dukungan moral yang kuat, mendapat dukungan politik yang kuat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Raja Juli.

Menhut Raja Juli Antoni juga mencabut izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terlibat perusakan lingkungan hingga memicu bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hanya saja, tidak dijelaskan daftar perusahaan yang dicabut izinnya tersebut.

Raja mengakui, bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera memang ada faktor alam. Namun, harus diakui juga peran kerusakan hutan membuat bencana besar itu akhirnya terjadi.

“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami mengumumkan kepada publik, bagian dari penerimaan kawasan hutan, kami mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare,” kata Raja dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Menurut dia, pencabutan itu bagian dari penertiban kawasan hutan. Raja menyebut, Kemenhut sudah menertibkan PBPH yang melakukan pelanggaran seluas 1,5 juta hektare.

“Di Sumatera 116 ribu yang terkait dengan banjir nanti kita koordinasi dengan Satgas PKH belum bisa diekspose ke publik,” kata Raja kepada Prabowo.

Dia menyampaikan, lahan seluas 1,5 juta hektare lahan yang perizinannya dicabut itu bukan bagian dari lahan sawit di hutan yang ditutup Satgas PKH. “4,2 (juta hektare) itu penertiban sawit dalam kawasan, jadi tambah 1,5 juta (juta hektare), ucap Raja.

Mendapat laporan seperti itu, Presiden Prabowo mendukung ketegasan Menhut Raja. Dia pun menawarkan bantuan jika memang dirasa Kemenhut kekurangan personel di lapangan dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan.

“Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk invstigasi, minta saja nanti ke K/L (kementerian/lembaga) lain mungkin bantuan Polri TNI, K/L lain. Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut,” kata Prabowo.