Pramono Sebut Jakarta Sempat Tak Punya Identitas Budaya yang Jelas, Ini Sebabnya Megapolitan 15 Desember 2025

Pramono Sebut Jakarta Sempat Tak Punya Identitas Budaya yang Jelas, Ini Sebabnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Jakarta sempat menjadi salah satu kota besar yang tidak memiliki identitas budaya yang jelas.
Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena budaya
Betawi
selama ini belum ditempatkan sebagai budaya utama
Jakarta
. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa budaya Betawi merupakan identitas utama DKI Jakarta.
“Ketika undang-undang yang lama diberlakukan, mohon maaf, satu-satunya kota besar yang tidak punya kelamin yang jelas itu ya Jakarta. Maka sekarang sudah enggak bisa lagi,” ujar Pramono saat memberikan sambutan dan menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi 2025 di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diwajibkan untuk memperkuat identitas Betawi dalam lingkup pemerintahan.
Ia mencontohkan, saat ini seluruh kegiatan resmi di Balai Kota Jakarta wajib menampilkan nuansa Betawi, mulai dari penggunaan busana adat hingga konsep penyelenggaraan acara.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun serta mempertegas simbol-simbol Betawi di ruang publik.
Simbol tersebut akan ditampilkan pada papan iklan, penanda batas wilayah, serta gedung-gedung pemerintahan agar wajah Betawi semakin terlihat di Jakarta.
“Mulai tahun depan kita bangun semua simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi, itu harus ditampakkan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga mendukung dibentuknya Majelis Adat Betawi.
Ia menegaskan posisi Pemprov DKI Jakarta sejajar dengan Kaum Betawi sebagai mitra dalam membangun Jakarta, bukan berada di atas lembaga adat.
“Posisi pemerintah sejajar, sebagai
partner
,” kata Pramono.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan segera menindaklanjuti hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi dengan menyiapkan keputusan terkait penugasan sementara kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk memimpin proses perundingan lanjutan pembentukan lembaga adat Betawi.
Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak akan mencampuri urusan internal Kaum Betawi dalam menentukan struktur maupun arah lembaga adat tersebut. Pemprov DKI Jakarta akan bertindak sebagai mitra sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.