KemenPPPA Pastikan Ibu Hamil di Pengungsian Bencana Sumatera Dapat Perhatian Khusus Megapolitan 13 Desember 2025

KemenPPPA Pastikan Ibu Hamil di Pengungsian Bencana Sumatera Dapat Perhatian Khusus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memastikan akan memberikan pendampingan intensif dan khusus bagi ibu hamil yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Langkah ini diambil dalam merespons temuan di lapangan, mengenai adanya sejumlah
ibu hamil
yang tinggal di posko pengungsian dalam kondisi menanti kelahiran.
Menteri PPPA

Arifah Fauzi
menegaskan, perempuan hamil merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana yang membutuhkan bantuan spesifik, berbeda dengan pengungsi pada umumnya.
“Iya, betul sekali bahwa perempuan dan anak ini termasuk kelompok rentan dalam berbagai situasi, apalagi perempuan ibu hamil, khususnya situasi dalam kondisi bencana,” ujar Arifah kepada wartawan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025).
Arifah menyatakan pihaknya telah bergerak dan berkoordinasi dengan Dinas PPPA di daerah bencana untuk memberikan atensi kepada pengungsi ibu hamil.
“Untuk ibu-ibu yang dalam kondisi hamil, sedang menantikan kelahirannya, kami sudah berkoordinasi secara intens dengan tiga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) di tiga provinsi,” jelas Arifah.
Bantuan tersebut meliputi pengaktifan klaster kesehatan reproduksi dan pendampingan kelahiran, untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi di tengah keterbatasan fasilitas pengungsian.
“Di situ ada
trauma healing
, kemudian ada klaster tentang kesehatan reproduksi. Jadi ada pengawalan, ada pendampingan, kemudian ada edukasi-edukasi juga bagaimana seorang ibu mempersiapkan kelahirannya di suasana yang terbatas seperti itu,” jelas Arifah.
Ia menambahkan, penanganan mengenai pengungsi ibu hamil dilakukan secara kolaboratif lintas sektor bersama instansi lainnya.
“Jadi kalau masalah ini juga bukan dari kementerian kami saja, tapi juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan lain sebagainya,” sambungnya.
Selain pendampingan medis dan psikologis, KemenPPPA juga menuntut adanya perbaikan fasilitas fisik di posko pengungsian untuk menjamin kenyamanan dan keamanan perempuan dan anak.
Salah satu yang disoroti Arifah toilet yang wajib terpisah bagi perempuan.
“Kami mendorong sarana prasarana yang disediakan untuk para pengungsi khususnya mendapat perhatian khusus. Misalkan toilet dipisah antara toilet laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya kalau bisa lebih banyak jumlahnya untuk perempuan. Karena perempuan menggunakan toilet waktunya lebih panjang daripada laki-laki,” tegas Arifah.
Tak hanya itu, Arifah juga meminta pengaturan tenda pengungsian dilakukan berbasis keluarga, bukan barak massal yang bercampur, untuk mencegah adanya kekerasan seksual.
“Kami mendorong pengungsian ini berbasis keluarga. Jadi tidak bercampur baur, per keluarga-per keluarga supaya mencegah sebagai antisipasi menghindarkan adanya kekerasan seksual dan juga perdagangan orang,” tutur Arifah.
Sebelumnya, Kompas.com sempat menemui salah satu pengungsi korban bencana banjir dan longsor di kawasan Sibolga, Sumatera Utara yang tengah hamil bernama Monalisa (26).
Sejak rumahnya dihantam banjir bandang, ia kehilangan tempat tinggal dan terpaksa bertahan hidup sendirian di posko pengungsian, sementara suaminya masih bekerja berlayar hingga akhir tahun.
“Sendiri saja memang di sini, karena suami berlayar. Sebatang kara lah di bencana ini, mau melahirkan seperti ini,” kata Monalisa saat ditemui Kompas.com di posko pengungsian, Jumat (5/12/2025).
Sementara, Hari Perkiraan Lahir (HPL) kehamilannya diperkirakan akan jatuh pada sekitar tanggal 20 Desember mendatang.
Di tengah kondisi itu, Monalisa pun mengaku kesulitan untuk merawat janinnya dan khawatir tak bisa mendapatkan proses persalinan yang layak saat melahirkan.
“Sebenarnya berat (di pengungsian). Tapi karena di sini ada tim medis, terpaksa harus di sini. Kalau di sana (rumah) kan masih penuh lumpur, jaringan enggak ada, lampu mati. Otomatis kan awak sendiri. Kalau di sini masih dirawat walau dokternya sedikit,” jelas Monalisa.
Adapun, KemenPPPA berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberangkatkan 51,9 ton bantuan logistik untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di kawasan Sumatera.
Bantuan yang diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (13/12/2025) ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Arifah menyebut, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk aksi penanggulangan bencana yang peduli pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah.
Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan kapal pengawas Orca 06 yang biasanya digunakan KKP untuk mengawasi perairan Indonesia.
Rute pengiriman bantuan dimulai dari keberangkatan di Jakarta, menuju titik-titik pelabuhan utama di Sumatera untuk kemudian disebar ke wilayah terdampak.
“Kami dari Muara Baru Jakarta ini kami gerakkan ke Belawan, Medan. Di sana kami loading dengan kapal-kapal kita yang sudah setelah melakukan pengiriman,” jelas Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono.
Setelahnya, bantuan akan didistribusikan ke titik-titik bencana dan posko pengungsian melalui jalur darat.
“Dari Medan, terus kemudian ada teman-teman dari darat kita ke Aceh Tamiang. Kemudian kapal ini bergerak lagi ke Lhokseumawe. Dari Lhokseumawe ada Tim Satgas kami juga di sana untuk membagi ke wilayah daratnya. Kemudian bergerak lagi ke wilayah barat, Sibolga,” jelas pria yang akrab disapa Ipunk itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.