Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau Megapolitan 13 Desember 2025

Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penggunaan air tanah di Jakarta semakin marak, terutama di wilayah pesisir Muara Angke, Jakarta Utara.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait
penurunan permukaan tanah
dan kerusakan lingkungan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat melarang pengambilan
air tanah
di
kawasan pesisir
untuk mencegah penurunan muka tanah yang membahayakan warga.
Mengingat salah satu penyebab penurunan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah yang tidak terkendali, Pemprov DKI berencana menetapkan aturan pelarangan pengambilan air tanah, terutama di kawasan pesisir.
“Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil,” ujar Pramono saat meninjau Muara Angke, Kamis (12/10/2025).
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyebut bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta kini mencapai 5–10 sentimeter per tahun.
Wilayah paling terdampak adalah Pluit, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing.
“Rata-rata (penurunannya) 5–10 sentimeter per tahun,” kata Ika, Selasa (17/12/2025).
Pakar Ilmu Lingkungan, Mahawan Karuniasa, menjelaskan risiko penggunaan air tanah yang berlebihan.
“Dampak jangka panjangnya ada dua aspek penting: kuantitas dan kualitas,” kata Mahawan kepada Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Mahawan, pengambilan air tanah yang berlebihan mengurangi kemampuan sistem aquifer untuk menyimpan air.
Proses ini disebut kompaksi, di mana ruang penyimpanan air semakin menyusut.
“Turunnya kemampuan daya simpan, atau daya simpan air, itu berkurang. Jadi, sistem aquifer sebagai salah satu sistem di mana air itu tersimpan, itu bisa berkurang ya, dengan proses yang disebut sebagai kompaksi. Jadi, airnya tambah sedikit,” jelas Mahawan.
Selain kuantitas,
kualitas air
juga terancam. Mahawan menuturkan, muka air tanah yang turun bisa menarik zat pencemar ke dalam sistem air tanah.
Semakin menurun permukaan air tanah, semakin banyak zat pencemar yang ikut masuk.
Ia mencontohkan limbah domestik dari septic tank bisa terbawa ke dalam air tanah, sehingga kualitas airnya menurun.
“Dari septic tank itu bisa ikut terbawa, ikut turun, tertarik ke dalam sistem air tanah. Sehingga berkurangnya muka air tanah itu juga dapat menurunkan kualitas apa namanya, air itu sendiri,” kata dia.
Dampak pemakaian air tanah berlebihan menjadi lebih serius di kawasan pesisir.
Mahawan menjelaskan, pengambilan air tanah yang masif dapat mempercepat terjadinya tanah amblas atau land subsidence.
“Misalkan pesisir dengan konsumsi air tanah yang berlebihan, maka di tempat-tempat yang struktur tanahnya belum memungkinkan, maka mendorong lebih banyak terjadi land subsidence, atau amblas tanah,” paparnya.
Selain itu, air laut berpotensi masuk ke dalam sistem aquifer. Kondisi ini menyebabkan air tanah menjadi payau dan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Khususnya daerah pesisir, maka air bisa menjadi payau,” ujarnya.
Untuk menekan ketergantungan terhadap air tanah, Mahawan menilai peralihan ke layanan air perpipaan menjadi langkah penting.
Masyarakat bisa beralih ke air yang dikelola pemerintah atau PAM.
Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI agar penggunaan PAM bisa merambah ke kawasan pesisir dan dinikmati oleh seluruh warga.
Pertama, Pemerintah bisa menyesuaikan tarif air agar lebih terjangkau.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang.
Tarif air untuk rumah tangga di kawasan perumahan mewah dapat dinaikkan dan selisihnya dialihkan untuk membantu pembiayaan layanan air bagi warga dengan status ekonomi menengah ke bawah.
“Apakah mungkin bagi di rumah-rumah perumahan mewah, itu mungkin ya bisa ditingkatkan biayanya, namun bisa dialihkan untuk membiayai masyarakat di tempat-tempat, atau kantong-kantong kemiskinan ya, sehingga pendapatan dari PAM pun tidak turun karena memang itu digunakan untuk memberikan layanan dasar,” ujarnya.
Kedua, memastikan jangkauan PAM hingga ke seluruh rumah tangga agar masyarakat memiliki alternatif air bersih selain air tanah.
Ketiga, PAM perlu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
Aliran air PAM harus lancar dan bersih agar warga mau berlangganan.
Selain layanan perpipaan, Mahawan menyebutkan sejumlah alternatif lain, seperti pemanfaatan air permukaan melalui waduk, daur ulang air untuk kebutuhan nonkonsumsi, serta pemanenan air hujan dengan pengawasan kualitas yang ketat.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan air harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan air tanah justru akan memperparah risiko lingkungan di Jakarta.
“Tapi kan panen air hujan sekarang ini, apalagi di kota besar, harus memastikan kualitasnya terjaga dengan baik. Yang pernah ramai kan mikroplastik sudah ada di air hujan. Ya, misalkan begitu, jadi tidak menjadi alternatif pada saat kualitasnya tidak bisa apa, memenuhi standar,” ungkap Mahawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.