Kenapa Sih Kita Harus Mengolok-olok, Merendahkan, dan Menghina? Untuk Apa?

GELORA.CO  — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengaku sangat menyayangkan masih kerasnya perbedaan pendapat di publik soal keaslian ijazah UGM miliknya, bahkan sampai mengolok-olok, merendahkan dan menghina.

Menurut Jokowi hal itu sebenarnya sama sekali tidak perlu dan tidak berguna bagi kehidupan berbangsa.

Apalagi katanya, Indonesia perlu bersiap menghadapi perubahan ke depan yang memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan humanoid atau robot yang dirancang mirip manusia.

“Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh?

Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan tidak mungkin, mesti ada kepentingan politiknya di situ,” kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV di kediamannya, yang tayang di channel YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Hal itu dikatakan Jokowi menanggapi isu ijazahnya palsu  yang kerao menyita perhatian publik, dimana belakangan sudah menyerat 8 tersangka dalan dua klaster.

Menurut Jokowi saat ini semestinya kita semua berkonsentrasi untuk strategi besar negara demi kepentingan negara yang lebih besar.

“Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini, kita konsentrasi untuk hal-hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini,” paparnya.

“Sehingga jangan malah energi besar kita, kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya, ya urusan ringan,” kata Jokowi.

Karenanya soal isu ijazahnya palsu yang digulirkan sejak 4 tahun lalu itu, Jokowi sangat yakin ada agenda besar dan orang besar di balik kasus ijazahnya.

Jokowi mengaku sudah sangat mengetahui siapa sosok orang besar itu dan menurutnya publik gampang menebak.

“Saya pastikan, saya tahu. Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi saya tidak, berusaha sampaikan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi soal sosok yang bermain dan berperan di balik isu ijazah palsu miliknya selama 4 tahun terakhir ini, memiiki kepentingan politik.

“Ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya saya sudah diam, tidak banyak menanggapi karena ijazahnya saya pegang gitu loh,” kata Jokowi/

Jokowi mengungkap alasan dirinya tidak menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

“Saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu. Coba dibuktikan seperti apa?” katanya.

Menurut Jokowi pembuktian akan lebih baik di lakukan di pengadilan, agar dengan proses hukum akan tampak keadilan bagi semua pihak.

“Akan kelihatan adilnya karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya, sudah

menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?” kata Jokowi.

Karenanya Jokowi menilai ada agenda besar politik atau operasi politik di balik isu ijazahnya palsu yang terus menerus dihembuskan.

“Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun, enggak rampung-rampung. Karena keinginan mereka untuk men-downggrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Meskipun saya merasa enggak punya reputasi apa-apa,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi ada keinginan pihak yang ingin menurunkan reputasinya untuk kepentingan politik.

“Saya pastikan, saya tahu. Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi saya tidak, berusaha sampaikan,” kata Jokowi.

Karenanya Jokowi sangat menunggu kasus ini diproses secara hukum sampai di meja pengadilan.

“Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” kata Jokowi.

Jokowi memastikan sudah menutup pintu mediasi untuk kasus isu ijazahnya ini.

Dimana saat ini ada 8 tersangka yang sudah ditetapkan Polda Metro Jaya dimana diantaranya Roy Suryo Cs.

“Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya,” kata Jokowi.

Karenanya Jokowi berjanji akan menunjukkan semua ijazahnya di pengadilan.

“Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, Universitas. Semuanya akan saya bawa untuk pembelajaran hukum,” katanya.

Sebab kata Jokowi, jika dibiarkan, maka hal ini bisa terjadi kepada yang lainnya.

“Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, walikota. Semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti, itu yang baik,” katanya.

Menurut Jokowi, untuk menghadapi tantangan ke depan, maka Indonesia harus bersatu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta menciptakan stabilitas politik.

“Ya, saya kira kita dilihat oleh negara lain dan dijadikan contoh, karena stabilitas ekonomi kita baik, stabilitas politik kita baik. Sampai di era Presiden Prabowo ini, dipandang oleh negara lain bagus. Sehingga jangan sampai pandangan ini berubah,” katanya.

Seperti diketahui Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan Jokowi ke Polda Metro Jay.

Kedelapan tersangka dalam kasus ini di bagi dalam dua klaster.

Klaster pertama 5 orang dan klaster kedua 3 orang.

Klaster pertama Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dijerat dengan Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

Sementara klaster kedua Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma dikenakan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE