Kebakaran Terra Drone, Mendagri Diperintah Prabowo Cek ke Lokasi dan Evaluasi Prosedur Gedung

Dalam aturan pembangunan gedung sendiri memang diperlukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemilik yang akan membangun gedung wajib mengajukan PBG yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Mekanismenya memang dibuat lebih mudah ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada yang disebut dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Melalui sistem yang digunakan online, yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja. Menggunakan mekanisme OSS, Online Single Submission. Ya, jejaring ini dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM sistemnya,” jelas dia.

Di setiap daerah, lanjut Tito, biasanya sudah tersedia sekitar 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan outlet untuk mengeluarkan PBG. Salah satu syarat untuk PBG adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk mengenai pencegahan apakah gedung tersebut dapat menangani kebakaran.

“Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran pada saat Sertifikat Laik Fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran, kemudian apakah di tempat itu ada misalnya jalur evakuasi, sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain,” kata Tito.