Masih Asumsi, Tak Didukung Riset

Diakuinya, alasan yang kerap dikemukakan di balik semangat pilkada lewat DPRD adalah efisiensi anggaran dan penekanan biaya politik. Namun, klaim tersebut masih berupa asumsi tanpa dukungan simulasi atau riset yang memadai.

“Dikatakan itu bisa mengurangi biaya politik, tapi kita tidak tahu simulasinya. Itu masih asumsi, tidak didukung data atau riset,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan, perubahan mekanisme Pilkada tidak otomatis mengurangi biaya politik. Pola politik uang bisa saja bergeser, bukan ke pemilih langsung, tetapi ke anggota DPRD yang memegang kewenangan memilih kepala daerah.

“Bisa jadi itu tidak lebih murah, karena ada politik uang, bukan ke pemilih, tapi ke anggota DPRD,” wanti dia.

Mada pun menyimpulkan, efisiensi biaya politik sebagai dasar wacana perubahan Pilkada masih merupakan argumen yang lemah.

“Masih diperlukan kajian menyeluruh dan data yang kuat agar diskusi publik tidak hanya didorong oleh asumsi,” dia menandasi.