Ditjen Dukcapil Gelar Rakor, Mendagri Ingatkan 5 Juta Penduduk Indonesia Belum Terdata

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Dukcapil melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna Tahun 2025, pada 9-10 Desember. Acara ini bertujuan menguatkan tata kelola data kependudukan dan keamanan digital melalui pemanfaatan IKD serta kolaborasi mendukung implementasi Digital Public Infrastructure (DPI).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, dirinya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara tersebut.

“Kita tahu bahwa data Dukcapil ini sangat-sangat penting sekali, karena ini data Dukcapil adalah data yang paling lengkap untuk para residen, baik warga negara Indonesia maupun warga asing yang tinggal di Indonesia,” tutur Tito di kawasan Jakarta Barat, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, kurang lebih sekitar 97 hingga 98 persen data penduduk seluruh Indonesia sudah ada di dalam server Dukcapil. Hanya saja, dia masih belum berpuas diri, sebab sisa dua atau tiga persen penduduk Indonesia berarti 5,6 juta orang dari total 268 juta lebih.

“Saya belum puas karena masih ada dua persen. Kita harus kejar lagi, terutama masyarakat yang terisolasi, kemudian yang di luar negeri ya banyak yang dia enggak punya kesempatan untuk mendaftar, mendapatkan KTP. Ada masyarakat yang termarjinalkan ya, yang tidak punya rumah, homeless, gelandangan, kita harus pikirkan karena dia adalah bagian dari warga negara Indonesia,” jelas dia.

Tito juga meminta agar Ditjen Dukcapil Kemendagri yang ada di daerah memaksimalkan pelayanan dan bebas dari pungutan liar alias pungli. Tidak ketinggalan pentingnya memperkuat infrastruktur teknologi, khususnya server penyimpanan data dan kelancaran bandwidth, hingga keamanan siber.

Kemudian, lembaga pengguna juga mesti kuat agar bisa semakin luas pelayanannya, tidak hanya untuk urusan pemerintah saja, namun juga pendidikan dan kesehatan.

“Apalagi e-government yang diinisiasi oleh pemerintah, itu sangat bagus sekali. Pasti akan banyak memotong birokrasi, menghemat biaya, menghemat waktu. Kita mau mendaftarkan anak enggak perlu datang ke sekolahan itu, tapi cukup melalui online. Mau datang ke dokter juga enggak perlu datang dulu ke sana, ditolak nanti, tapi online semua, termasuk dana bantuan sosial dan lain-lain,” ungkapnya.