Pemerintah Digugat ke PTUN karena Bencana di Sumatera

Arjana menilai pembiaran terhadap deforestasi inilah yang membuat banjir bandang kali ini jauh lebih mematikan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan hutan, hilangnya harta benda, dan kerugian lainnya hingga saat ini gugatan diajukan oleh Penggugat.

“Bahwa Tergugat 2 telah lalai dengan melakukan pembiaran deforestasi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat,” ucap dia.

Sementara itu, Tergugat 3 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah lalai dengan tidak memberikan bantuan dana penanggulangan bencana secara maksimal kepada masyarakat di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan, tergugat 4 yakni Kepala BNPB Letjen Suharyanto telah lalai dengan tidak melakukan koordinasi dengan Tergugat 1, Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan peristiwa banjir akibat deforestasi yang liar di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat menjadi berstatus Bencana Nasional.

Arjana menyebut kelalaian empat pejabat negara itu sebagai bentuk pembiaran yang bisa memperbesar jumlah korban. Ia menyebut ribuan warga kini hidup dalam ketidakpastian di tenda-tenda pengungsian, dengan kebutuhan logistik dan obat-obatan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

“Bahwa kelalaian Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 tersebut di atas merupakan bentuk pembiaran yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa yang lebih banyak lagi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat,” ujar dia.

Melalui gugatannya, Arjana meminta majelis hakim memerintahkan Presiden menetapkan banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kemudian, meenghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk membayar Biaya Perkara.

“Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono),” tandas dia.