Menaker Yassierli Dorong Transformasi Digital Demi Keterbukaan dan Inklusivitas Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Isu ketenagakerjaan saat ini sangat dinamis dan sensitif,” ujar Yassierli. Ia menjelaskan, Indonesia menghadapi tantangan struktural besar di sektor ini. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah angkatan kerja nasional kini mencapai 153 juta orang. Setiap tahunnya, ada sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang harus ditampung oleh pasar kerja.

“Ini menuntut respons yang cepat, akurat, dan berbasis data,” lanjutnya.

Digitalisasi Ketenagakerjaan Lewat Sistem Terpadu

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kemnaker terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan Market Information System, platform yang menjembatani kebutuhan dunia usaha dan pencari kerja. Yassierli menilai bahwa sistem job fair konvensional kini tak lagi relevan.

Di sisi lain, integrasi data ketenagakerjaan juga terus diperkuat. Kemnaker bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan frekuensi Survei Angkatan Kerja Nasional, guna memperoleh data yang lebih spesifik dan mutakhir.

Transformasi tak hanya terjadi di ranah digital. Fasilitas fisik seperti Balai Latihan Kerja (BLK) juga dikembangkan menjadi Talent and Innovation Hub, pusat layanan pelatihan dan informasi yang dapat diakses secara daring maupun luring.

“BLK harus hadir di tengah masyarakat, menjadi ruang bagi pencari kerja untuk skilling, serta bagi pekerja untuk upskilling dan reskilling,” tegas Yassierli.

Layanan Kemnaker Terintegrasi Lewat SIAPkerja

Saat ini, layanan digital Kemnaker telah mencakup berbagai aspek melalui platform SIAPkerja. Di dalamnya terdapat:

Skillhub untuk pelatihan;

Sertihub untuk sertifikasi kompetensi;

Karirhub dengan lebih dari 300.000 lowongan dan 5,7 juta pengguna;

Maganghub yang telah diakses lebih dari 256.000 pengguna.

Meski sempat mengalami kendala teknis, Yassierli memastikan seluruh layanan kini telah berjalan baik dan terus dikembangkan untuk mendukung kemudahan akses serta transparansi informasi.

Tak hanya itu, Kemnaker juga menyediakan berbagai kanal keterbukaan, seperti situs PPID, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang mendapat peringkat pertama nasional, layanan Pelayanan Terpadu Satu Atap, serta aplikasi SIAPkerja yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sistem ini memastikan informasi ketenagakerjaan dapat diakses publik secara cepat dan akurat,” katanya.

Transparansi Pelayanan dan Regulasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Kemnaker juga membuka akses daring terhadap tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk untuk layanan sertifikasi, perizinan, dan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Tak ketinggalan, platform Lapor Menaker juga telah diluncurkan untuk mendukung pengawasan norma kerja dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3). Sistem ini memungkinkan publik melaporkan dan memantau pelanggaran ketenagakerjaan secara langsung.

Dengan ekosistem digital yang makin matang, Yassierli berharap transformasi layanan publik Kemnaker dapat memberikan dampak positif dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.