KPK Ungkap Ada Modus ‘Jatah Preman’ dalam Kasus Gubernur Riau Abdul Wahid

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada ‘jatah preman’ yang diduga diterima oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal itu diungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo usai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan dilakukan interogasi oleh penyidik selama lebih dari 24 jam.

“Kemudian ada semacam japrem (jatah preman) gitu ya, sekian persen begitu untuk kepala daerah. Nah itu modus-modusnya seperti itu,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025) malam.

Saat disinggung apakah sumber jatah preman itu berasal dari tiap proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kepala Dinas PUPR dan masing-masing Unit Pelaksana Tugas (UPT) terkait, Budi belum mendetilkan. Menurut dia, saat ini KPK belum masuk ke ranah proyek yang dikerjakan oleh tiap UPT.

“Saat ini kami belum bicara proyek-proyeknya. Tapi dugaan tindak pemerasaan ini terkait dengan penganggaran yang ada di dinas PUPR, dimana dinas PUPR itu kan nanti ada UPT-UPT,” ungkap Budi.