Jalan Berliku Sudewo Pimpin Pati: Kebijakan Kontroversi, Didesak Mundur Hingga Lolos Pemakzulan

Menyikapi desakan publik, DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket pada 13 Agustus 2025 untuk menelusuri dugaan pelanggaran Bupati. Setelah dua bulan bekerja, Pansus menyampaikan hasilnya dalam Sidang Paripurna DPRD pada Jumat (31/10/2025).

“Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.

“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” tambahnya.

Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan pemakzulan, sementara enam fraksi lainnya, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, memilih opsi rekomendasi perbaikan. DPRD akhirnya memutuskan memberikan 12 poin rekomendasi kinerja kepada Bupati dan jajarannya, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).