Warga Setuju Tarif Transportasi Naik tapi Layanan Juga Ditingkatkan Megapolitan 14 Oktober 2025

Warga Setuju Tarif Transportasi Naik tapi Layanan Juga Ditingkatkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga Jakarta mendukung kenaikan tarif transportasi umum, baik transjakarta dan moda lain asalkan layanan bus dan fasilitas halte ikut diperbaiki.
Pernyataan itu menyusul rencana Pemerintah Provinsi Jakarta yang akan menaikkan tarif transportasi.
“Kalau memang harus naik, ya enggak apa-apa, asal layanan juga ditingkatkan. Bus jangan telat, halte harus bersih, dan sopirnya jangan sering ngetem,” kata Rusdi (34), warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).
Rusdi menilai tarif saat ini sebesar Rp3.500 masih terjangkau bagi pekerja harian di Jakarta.
Namun ia berharap kenaikannya tidak terlalu tinggi agar tetap ramah bagi masyarakat menengah ke bawah.
Hal senada disampaikan Siti (29), warga Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ia menilai tarif Transjakarta saat ini sudah ideal mengingat fasilitas dan jangkauan layanan yang luas.
“Kalau dinaikkan, menurut saya paling tinggi jadi Rp5.000 masih masuk akal. Tapi bus jangan sering ngetem dan harus tepat waktu,” ujar Siti.
Beberapa warga lain juga menekankan, kenaikan tarif sebaiknya disertai perbaikan layanan agar transportasi publik lebih nyaman, aman, dan terkoneksi antar moda.
“Kalau naik harisnya bisa disesuaikan dengan layanan yang mungkin ditingkatkan ya. Salah satunya mungkin armada yang ditambah, kondisi halte yang bersih,” kata Ilmi (29), warga Pancoran.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan tarif transportasi umum di ibu kota masih termasuk paling murah dibanding daerah lain di Indonesia.
Masyarakat Jakarta hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasionalnya jauh lebih besar.
“Tarif di Jakarta ini jauh lebih murah dibandingkan kota-kota lain. Hampir semua angkutan disubsidi oleh pemerintah daerah,” ucap Pramono, Jumat (10/10/2025).
Subsidi dari APBD DKI tercatat mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Namun, setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas Rp15 triliun, Pemprov DKI kini mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif transportasi umum.
“Sebelum DBH dipotong, saya sudah sampaikan akan ada kajian. Sekarang kami masih menghitung dan belum memutuskan apa pun,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan, keputusan kenaikan tarif belum final. Pemerintah masih mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat.
“Pada saatnya nanti kami akan lihat, apakah perlu ada penyesuaian atau tidak,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.