Pertemuan Satu Jam Antara Pramono dan Menkeu Purbaya… Megapolitan 8 Oktober 2025

Pertemuan Satu Jam Antara Pramono dan Menkeu Purbaya…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Balai Kota Jakarta untuk membahas sejumlah isu penting terkait keuangan daerah pada Selasa (7/10/2025).
Pertemuan berlangsung sekitar satu jam dan menghasilkan sejumlah pembahasan penting terkait keuangan daerah dan strategi pembangunan Jakarta ke depan, seperti pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), pemanfaatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara, serta rencana pembangunan Gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD.
“Yang pertama berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan itu, Purbaya menyinggung soal pemotongan DBH Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.
Menurut dia, meski jumlah tersebut cukup besar, Jakarta masih bisa bertahan karena secara persentase pemotongannya tidak lebih berat dibanding daerah lain.
“Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp 20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ucap Purbaya.
Purbaya menegaskan, pemotongan dilakukan karena adanya keterbatasan fiskal pemerintah pusat.
Namun ia memastikan pemotongan ini bersifat sementara. Jika kondisi ekonomi membaik dan penerimaan negara meningkat, dana tersebut akan dievaluasi kembali dan berpotensi dikembalikan ke daerah mulai pertengahan 2026.
“Saya sudah janji dengan Pak Gubernur dan pemerintah daerah lain, kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik. Tahun depan akan terlihat lebih cepat. Pertengahan triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung lagi berapa pajak yang masuk. Kalau lebih, dana akan dikembalikan ke daerah,” jelas Purbaya.
Isu kedua yang dibahas adalah mengenai penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara yang disiapkan pemerintah pusat.
Pramono sempat meminta izin kepada Purbaya agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta dapat memanfaatkan dana yang diguyurkan pemerintah pusat itu.
“Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” ucap Pramono.
Menanggapi permintaan itu, Purbaya menjelaskan dana Rp200 triliun sebenarnya bersifat business to business, sehingga bisa dimanfaatkan jika menguntungkan pihak bank.
Untuk itu, Purbaya memiliki cara lain, pemerintah pusat tengah mempertimbangkan untuk menyalurkan sebagian dana ke Bank Jakarta.
Dia menargetkan, jika jumlah dana yang disalurkan sekitar Rp10 triliun–Rp20 triliun, aliran dana ini bisa menyebar ke UMKM dan industri lainnya, baik di Jakarta maupun di daerah lain.
Tetapi hal itu perlu diperhitungkan agar tidak terjadi kepanikan dalam penyaluran dana dan memastikan dana terserap dengan efektif.
“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” ungkap Purbaya.
Selain DBH dan dana Himbara, pembahasan juga menyentuh rencana pembangunan Gedung Bank Jakarta di Lot 1 SCBD, Jakarta Selatan.
Purbaya menyambut positif langkah tersebut karena pembiayaan pembangunan tidak akan membebani APBN, melainkan ditanggung oleh Bank DKI.
“Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan, dan yang paling penting apa? Saya gak keluar uang, uangnya dari Bank DKI,” ungkap Pramono.
Ia juga menegaskan, pemerintah pusat mendapat porsi keuntungan dari kerjasama pemanfaatan lahan tersebut.
“Bank Jakarta pinjam tanah ke saya selama 50 tahun, saya kasih 50 tahun perjanjiannya. Nanti dibagi tiga. Pemerintah Pusat dapat jatuh 30 persen dari gedung itu,” ungkap Purbaya.
Pramono kembali menegaskan bahwa meski APBD DKI turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun akibat pemotongan DBH, pembangunan strategis tidak akan berhenti.
Pemprov DKI menyiapkan sejumlah skema kreatif financing, seperti Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah, untuk memastikan roda pembangunan tetap berputar.
Pramono juga memastikan tidak ada dampak langsung terhadap gaji ASN, meski peluang rekrutmen tenaga PJLP bisa berkurang tahun depan.
“Jadi yang pertama, tidak ada hal yang berkaitan dengan tunjangan (ASN). Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan orange 1.100, pasukan putih 500, karena ada pengurangan ini mungkin untuk tahun depan, peluang itu juga akan berkurang,” kata Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.