Digitalisasi Bansos Diuji Coba, Mensos: Kita Perluas Partisipasi Masyarakat

Jakarta –

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendopo Sabha Swagata Blambamgan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Gus Ipul menjelaskan saat ini pemerintah mulai melakukan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini bertujuan agar penyaluran bansos dilakukan secara lebih transparan dan partisipatif.

“Selama ini pemerintah lebih banyak berinisiatif, kita menerima laporan-laporan dari bawah. Nah sekarang kita ingin memperluas partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan usul atau menyanggah,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Gus Ipul menjelaskan platform digital ini dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional dan telah berjalan tiga bulan. Tahap awal uji coba mencakup program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (Bantuan Sembako).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Tubagus Nugraha mengatakan proses pendaftaran usul-sanggah ini sangat mudah. Masyarakat tinggal melakukan verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah dan biometrik.

Selanjutnya, masyarakat tinggal menunggu verifikasi dari sistem untuk kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Seluruh proses ini dilakukan dari masyarakat ke pemerintah tanpa perantara dan hanya menggunakan perangkat telepon pintar.

Senada, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program uji coba digitalisasi bansos mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan dalam penyaluran bansos.

“Kolaborasi digitalisasi bansos ini buat kami ini adalah sangat penting karena dalam rangka kita memodernisasi pemutakhiran dan juga pengelolaan DTSEN. Kemudian bisa terus mengembangkan, meningkatkan akurasi dari DTSEN sehingga nanti penyaluran dari Bansos akan lebih tepat sasaran,” kata Amalia.

“Menteri PAN-RB berusaha untuk mengkolaborasi peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data. Nanti kita akan rapat selanjutnya untuk mendesain keberlangsungan kegiatan ini di tempat lain. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat kepada tuan rumah,” paparnya.

Di sisi lain, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi pemerintah pusat atas inisiasi ujicoba digitalisasi bansos yang dilakukan di wilayahnya.

Melalui uji coba digitalisasi bansos dengan portal Perlinsos, transformasi dan reformasi tata kelola penyaluran bansos semakin transparan.

“Kami berterima kasih Banyuwangi dijadikan model untuk kegiatan ini dan kami siap mensukseskan program ini. Jika ini berhasil, maka masyarakat yang sangat diuntungkan karena bansos tepat sasaran, tepat manfaat dan akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Ipuk.

Sebagai informasi, turut hadir pada rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) ini antara lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; dan Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard.

Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komdigi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.

(prf/ega)