Transformasi Jakarta Disebut Buka Ruang Baru Bagi Pelaku Budaya Betawi Megapolitan 26 September 2025

Transformasi Jakarta Disebut Buka Ruang Baru Bagi Pelaku Budaya Betawi
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Transformasi Jakarta dari ibu kota negara menjadi kota global dinilai membuka ruang baru bagi pelaku budaya Betawi.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Bamus Betawi, Munir Arsyad, dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com
, Kamis (25/9/2025).
“Jakarta tetap harus mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi agar potensi ekonomi ormas-ormas Betawi ikut meningkat,” ujar Munir.
Untuk menyiapkan transformasi itu, Bamus sebagai pelaku budaya menggelar dialog interaktif di kawasan Matraman, Jakarta Timur, serta Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (25/9/2025).
Munir menilai, perubahan status Jakarta justru membuka peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis seni, kuliner, dan kerajinan khas Betawi.
Identitas Betawi, kata dia, tetap menjadi wajah utama kota ini meski tak lagi berstatus ibu kota negara.
“Pengrajin, seniman, dan pelaku kuliner Betawi punya peluang besar ke depan untuk bekerja sama mempromosikan budaya hingga level global,” ujar eks anggota DPRD Jakarta itu.
Ia menambahkan, promosi budaya yang dikemas dengan baik dapat menjadi magnet wisata. “Mereka bisa menikmati kekayaan budaya lokal kita,” ucapnya.
Menurut Munir, momentum ini harus dimanfaatkan pelaku budaya Betawi untuk berkreasi sekaligus mengembangkan potensi komersial.
Sektor kuliner, seni pertunjukan, kerajinan, hingga event budaya dinilai bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus sarana pelestarian.
“Ini akan sangat membantu melestarikan serta mempromosikan kebudayaan Betawi. Sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi warga Betawi di Jakarta,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Politik Indonesia mulai 2028.
Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028,” ujar Pramono saat menerima kunjungan peserta kelas Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu, dikutip dari
Antara
.
Pramono menjelaskan, pada 2028 kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan beroperasi di IKN.
Namun, Jakarta tetap akan menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus menjalankan sebagian besar administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, ia meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyiapkan langkah strategis menghadapi perubahan tersebut.
Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tetap ditetapkan sebagai ibu kota, sekaligus diarahkan menjadi kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utama.
“Nanti, billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” jelas Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.