Massa Petani Bubarkan Diri Usai Bertemu DPR Megapolitan 24 September 2025

Massa Petani Bubarkan Diri Usai Bertemu DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 membubarkan diri usai bertemu DPR/MPR RI, Rabu (24/9/2025).
Kesepakatan ini disimpulkan usai DPR/MPR RI dan beberapa kementerian bertemu dengan sejumlah massa aksi HTN 2025.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 16.53 WIB.
Beberapa bus pun menjemput massa aksi yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI untuk pulang ke rumah dengan selamat.
Beberapa polisi bersiaga mengamankan kepulangan mereka dengan meminta peserta aksi membuka barisan untuk ruas Jalan Gatot Subroto.
“Ini mobil mana ini? Ayo, jangan tutup jalan, minggir dulu, dicek, jangan sampai ada anggota yang ketinggalan,” ujar salah satu koordinator melalui pengeras suara.
Setelah semua rampung, bus meninggalkan DPR/MPR RI dengan membunyikan klakson telolet.
Melalui pengeras suara yang terpasang pada mobil komando, orator meminta peserta aksi melihat rekan-rekannya agar tidak tertinggal.
Saat salah satu mobil komando mulai meninggalkan lokasi, peserta aksi melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan.
Beberapa massa aksi juga mencopot sejumlah bendera dan poster yang sebelumnya terpasang di depan gerbang utama gedung parlemen tersebut.
Sementara itu, sejumlah petugas PPSU mulai membersihkan sampah-sampah yang berserakan di ruas Jalan Gatot Subroto.
Arif Budiman, anggota Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan yang hadir dalam pertemuan dengan pimpinan DPR menyebut bahwa peserta rapat sepakat membentuk sebuah lembaga atau badan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
“Menyepakati membentuk suatu kelembagaan atau badan atau apapun namanya, untuk menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia,” kata Arif saat ditemui di DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu.
Arif menyampaikan bahwa bukan hanya anggota DPR/MPR RI saja yang hadir, tetapi juga ada beberapa menteri.
“Tadi ada juga dari Kepala Staf Presiden juga hadir, berbagai kementerian hadir dari Komisi IV (DPR) hadir dan unsur pimpinan DPR/MPR hadir,” ujar dia.
Arif juga mengungkapkan bahwa lembaga atau badan khusus menyelesaikan konflik agraria ini bakal dibentuk pada tahun ini.
Dalam momentum Hari Tani Nasional ke-65, massa memiliki enam tuntutan utama, yakni:
Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam proses penyelesaiannya.
Mengalokasikan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dijalankan Satgas PKH harus dijadikan bagian dari TORA.
Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
Merevisi sejumlah undang-undang, yakni UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, UU Kehutanan untuk mendukung reforma agraria, UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
Mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai memperlebar ketimpangan agraria, menghambat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan ketergantungan pangan dari impor.
Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan serta implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.