Perwakilan Massa Petani Bertemu Pimpinan DPR hingga Menteri ATR Megapolitan 24 September 2025

Perwakilan Massa Petani Bertemu Pimpinan DPR hingga Menteri ATR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perwakilan massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 disebut tengah melangsungkan pertemuan dengan pimpinan DPR RI dan beberapa menteri.
Hal itu disampaikan oleh salah satu orator melalui mobil komando yang berdiri di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (24/9/2025).
“Saat ini sedang berlangsung rapat di Gedung DPR. 100 perwakilan petani dari berbagai daerah rapat dengan tiga pimpinan DPR,” kata sang orator.
Bukan hanya itu, dalam pertemuan itu disebut juga hadir beberapa menteri di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
“Artinya apa? Pertemuan yang sedang berlangsung di dalam DPR harus membahagiakan satu keputusan bagi petani, nelayan, masyarakat adat, dan buruh,” tegas orator.
Pernyataan ini langsung disambut sorak sorai dan gemuruh tepuk tangan para massa aksi.
“Pertanyaannya, apakah kita setia menunggu mereka? Apakah kita akan tetap bertahan di depan Gedung DPR?” tanya orator yang langsung dijawab dengan teriakan siap.
Dalam momentum HTN 2025, massa memiliki enam tuntutan utama, yakni:
– Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, serta menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam proses penyelesaiannya.
– Mengalokasikan tanah perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dijalankan Satgas PKH harus dijadikan bagian dari TORA.
– Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
– Merevisi sejumlah undang-undang, yakni UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, UU Kehutanan untuk mendukung reforma agraria, UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani, serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
– Mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai memperlebar ketimpangan agraria, menghambat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan ketergantungan pangan dari impor.
– Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan serta implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.