Pemkot Tangsel Klarifikasi Anggaran ATK Rp 38 Miliar, Bukan Hanya untuk Kertas dan Pena Megapolitan 24 September 2025

Pemkot Tangsel Klarifikasi Anggaran ATK Rp 38 Miliar, Bukan Hanya untuk Kertas dan Pena
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) memberikan penjelasan terkait anggaran alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 38 miliar, yang menjadi sorotan publik setelah dikritik mantan penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan, nomenklatur belanja ATK dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memang menggunakan istilah umum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri.
Namun, anggaran tersebut mencakup kebutuhan yang lebih luas, bukan sekadar kertas atau pena.
“Kalau dibeliin kertas semua kan rasanya enggak mungkin, Rp 38 miliar dibeliin kertas,” ujar Benyamin Davnie di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Tangsel, Selasa (23/9/2025).
Benyamin merinci, dari total anggaran Rp 38 miliar, Rp 21,69 miliar dialokasikan untuk ATK di 37 perangkat daerah, sedangkan Rp 16,43 miliar bersumber dari dana transfer bantuan operasional sekolah.
Anggaran ini juga digunakan untuk cetakan layanan publik, seperti formulir di Dinas Kesehatan, resep, laporan di sekolah negeri, dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, hingga cetakan pembayaran pajak daerah.
“Termasuk di RSUD misalnya, untuk pasien yang mau datang, mau masuk, mau pulang, itu semua cetakan alat tulis kantor yang kalau di total semuanya menjadi kurang lebih Rp 38 miliar,” jelas dia.
Selain itu, anggaran ATK juga digunakan di 35 puskesmas dan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kebutuhan ini mencakup cetakan administrasi hingga alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan.
“Jadi alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dari mulai kepala sampai kaki. Kemudian juga untuk smartcard bagi Dinas Perhubungan, itu juga disebut dengan belanja alat bahan atau kegiatan alat tulis kantor,” tambah Benyamin.
Sebelumnya, Leony menyoroti alokasi anggaran ATK senilai Rp 38 miliar, termasuk pembelian kertas dan
cover
sebesar Rp 6 miliar. Ia menilai anggaran tersebut terlalu tinggi untuk kebutuhan ATK.
“Beli alat tulis kantor Rp 38 miliar? Kertas dan
cover
Rp 6 miliar? Monmaap itu beli ATK atau pabriknya?” tulis Leony.
Unggahan tersebut memicu reaksi publik. Banyak warganet mendukung sikap kritis Leony dan menilai pernyataannya mewakili keresahan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.