Respons Ketua DPR soal IKN Bakal Jadi Ibu Kota Politik di Tahun 2028 – Page 3

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik tahun 2028.

“Segera saja kita akan tanyakan kepada mitra kami yang paling tepat Kemendagri,” kata Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Aria, Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut. Apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Meski demikian, dia menilai Presiden Prabowo paham betul penetapan IKN sebagai ibu kota politik tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal penempatan IKN di Kalimantan Timur.

“Prabowo pasti paham betul mengenai sebuah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan awal kita menempatkan ikn sebagai Ibu Kota Nusantara,” kata dia.

Selain itu, lanjut Aria, keputusan Prabowo menjadikan IKN sebagai ibu kota politik bisa diartikan pemerintah masih konsisten untuk melanjutkan pembangunan IKN.

“Tapi saya melihat ada kehendak subjektif pak Prabowo untuk lebih menempatkan pada satu posisi yang pas untuk ibu kota ke depan. Satu harapan yang tetap kosisten adalah 2028 sudah terlaksana IKN,” pungkasnya.