Pemprov DKI: Menetap di Jakarta Harus Siap Tinggal di Rusun Megapolitan 11 September 2025

Pemprov DKI: Menetap di Jakarta Harus Siap Tinggal di Rusun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, rumah susun atau hunian vertikal menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibu Kota.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan DKI, Retno Sulistyaningrum mengatakan, luas wilayah Jakarta hanya 664 kilometer persegi dan 40 persen di antaranya untuk hunian. Dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa, kebutuhan rumah mencapai sekitar 288 ribu unit.
“Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun. Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi,” ucap Retno kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Retno menambahkan, melonjaknya harga tanah membuat banyak warga sulit membeli rumah tapak. Kondisi ini juga berisiko memunculkan kawasan kumuh.
Pada 2017 tercatat ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov bersama BPS sedang mengevaluasi data tersebut yang ditargetkan rampung akhir 2025.
Sejalan dengan itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya fokus menyediakan hunian terjangkau.
Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra, menyebut sejumlah proyek strategis telah berjalan, di antaranya 740 unit rumah di Pondok Kelapa dengan harga Rp500–600 juta per unit dan lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau di Cilangkap.
“Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” kata Andira.
Ke depan, Pemprov DKI menargetkan pembangunan rusun terhubung dengan transportasi umum berbasis transit (TOD) agar warga lebih mudah beraktivitas.
Retno menambahkan, saat ini Pemprov DKI memiliki sekitar 32.000 unit rumah susun. Jika, tidak dikelola dengan serius, dia khawatir bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS akan meningkat menjadi BLUD. Harapannya seperti itu,” tegasnya.
Selain itu, sejumlah Rusunawa sudah berjalan dengan pendekatan sosial-ekonomi. Ada rumah susun padat karya kurang lebih 381 unit, Rusun Rorotan IX ada 484 unit, Marunda 288 unit.
“Sosial-ekonomi juga kami pikirkan maka terbit Ingub Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus support semua kegiatan sosial ekonomi di Rusunawa, supaya bisa meningkatkan taraf hidup,” kata Retno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.