Jusuf Kalla: Orang Terkaya dan Orang Miskin Terbanyak Ada di Jakarta Megapolitan 10 September 2025

Jusuf Kalla: Orang Terkaya dan Orang Miskin Terbanyak Ada di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menyoroti permasalahan kesenjangan sosial di Jakarta.
Menurut dia, Ibu Kota bukan hanya dihuni orang-orang terkaya di Indonesia, tetapi juga menjadi tempat tinggal banyak warga dengan kondisi ekonomi terendah.
“Memang seperti dikatakan Pak Gubernur, di Jakarta ini orang terkaya di Indonesia ada di Jakarta. Dan mungkin juga orang miskin terbanyak (di Jakarta),” ujar Jusuf Kalla saat menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta periode 2025–2030 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Mantan wakil presiden Indonesia ini menilai kondisi tersebut merupakan tantangan besar yang harus diantisipasi.
Ia mengingatkan, kesenjangan sosial yang terlalu tajam bisa memicu persoalan serius di masyarakat.
“Variasinya banyak sekali. Maka dibutuhkan upaya lebih baik agar jangan terjadi macam-macam. Karena kalau terlalu banyak orang miskin, bisa menimbulkan masalah. Mereka hanya ingin hidup, bukan untuk makmur,” ucap JK.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI ini menambahkan, PMI memiliki peran penting dalam membantu kelompok rentan, baik korban bencana, masyarakat yang membutuhkan donor darah, maupun warga miskin perkotaan.
“Palang Merah ini dari seluruh dunia, membantu orang yang sulit, yang susah. Jadi di PMI tidak ada kegembiraan. Semua yang susah dibantu. Apakah bencana, apakah gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Juga orang yang sakit, butuh darah. Semuanya dibantu oleh Palang Merah,” ucap JK.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kesenjangan sosial masih menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.
Hampir semua indikator pembangunan di Jakarta menunjukkan tren positif, kecuali gini ratio atau disparitas.
“Persoalan di Jakarta, hampir semua indikatornya baik, kecuali satu, yaitu disparitas. Gini rasionya naik, dari 0,34 naik sedikit,” kata Pramono.
Untuk menekan kesenjangan tersebut, Pemprov DKI Jakarta disebut terus menggulirkan program bantuan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pemutihan ijazah.
“Saya sudah minta kepada jajaran, jangan ada pengurangan untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah. Itu semua untuk warga yang memang tidak mampu,” ujar dia.
Pramono menekankan, tugas PMI DKI Jakarta memiliki tantangan khusus mengingat besarnya disparitas sosial di ibu kota.
Untuk itu, Pramono berharap kepengurusan baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta hadir memberikan solusi nyata di tengah masyarakat.
“Selamat bertugas dan kami terbuka untuk bekerjasama, berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta,” ungkap Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.