Pengganti Budi Gunawan Sebagai Menko Polkam yang Masih Misteri – Page 3

Pengamat hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hardjuno Wiwoho mengatakan, pergantian Menko Polkam bukan sekadar soal siapa yang menduduki jabatan. Melainkan bagaimana koordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel.

Hardjuno berpendapat Menko Polkam tidak hanya sekadar jabatan politik, tetapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

“Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan, sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.

Hardjuno mengatakan, perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo harus dipandang sebagai evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.

Menurutnya, perubahan kabinet selalu memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan, namun kepentingan politik itu jangan sampai menyingkirkan kepentingan rakyat.

“Kursi menteri bukan hadiah bagi kelompok tertentu, tapi amanah untuk mengelola negara. Publik akan menilai apakah reshuffle ini sungguh-sungguh untuk rakyat atau sekadar bagi-bagi kekuasaan,” kata Hardjuno.

Hardjuno menekankan perombakan kabinet harus memberi arah baru bagi pembangunan nasional lantaran pemerintahan ke depan membutuhkan kabinet yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga punya visi hukum yang adil dan ekonomi yang inklusif.

Dia mengatakan, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari geopolitik global hingga ketimpangan domestik. Dengan demikian, dia mengingatkan perubahan kabinet harus memberi sinyal bahwa negara ini siap menjawab tantangan itu dengan kepemimpinan yang tegas, adil, dan berpihak pada rakyat.