Beli Solar Subsidi Harus Pakai Barcode, Nelayan: Jangan Terlalu Kaku Banget Megapolitan 10 Juni 2025

Beli Solar Subsidi Harus Pakai Barcode, Nelayan: Jangan Terlalu Kaku Banget
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah
nelayan
merasa dipersulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi karena harus menggunakan
surat rekomendasi
.
Surat rekomendasi
itu didapat nelayan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP) Jakarta Utara.
Nantinya, setiap nelayan yang ingin membeli solar di pom bensin harus menunjukkan surat rekomendasi tersebut.
Di dalam surat rekomendasi itu, terdapat
barcode
yang bisa digunakan untuk membeli solar.
Nelayan
bernama Suganda (50) meminta pembelian
BBM subsidi
tidak usah banyak aturan agar bisa melaut.
Dia berharap bahwa pemerintah memberikan solusi agar nelayan bisa mendapat solar subsidi, meski barcodenya habis.
Sebab, Suganda menyayangkan apabila kuota solarnya masih banyak, namun tak bisa dibeli hanya karena masa berlaku barcodenya habis.
“Seharusnya, walaupun barcodenya habis harus ada solusi lain, jangan terlalu kaku banget gitu,” ucap Suganda saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa (10/6/2025).
Sementara itu, nelayan lain Iwan (35) menilai penggunaan barcode untuk membeli solar justru mempersulit nelayan.
“Kalau untuk ribet mah ribet. Tapi, kalau dapat mah enggak masalah yang penting dapat,” ujar Iwan.
Namun yang kerap menjadi masalah, meski sudah membawa surat rekomendasi dari Sudin KPKP, nelayan seringkali gagal membeli solar subsidi.
Sebab, barcode di dalam surat rekomendasi itu masa berlakunya habis dan sering tak bisa digunakan lagi, meski kuota BBM milik nelayan masih ada.
Nelayan lain bernama Roni (30) menyebut bahwa masa berlaku barcode dalam surat rekomendasi itu hanya tiga bulan.
Setiap bulannya untuk perahu yang kapasitas mesinnya kecil hanya mendapat kuota solar sebesar 900 liter per bulan.
“Per bulan kalau kita dikasihnya 900 liter yang mesinnya kecil. Itu juga kalau kita enggak ada hasil masih kurang segitu,” ujar Roni.
Sebab, jika tak ada hasil maka nelayan harus melaut lebih jauh lagi dan membutuhkan lebih banyak solar.
Dikonfirmasi terpisah, Kasudin KPKP Jakarta Utara Unang Rustanto menegaskan pihaknya tidak pernah mempersulit nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi. 
“Sepertinya kita engga pernah mempersulit. Yang penting syaratnya komplit,” ujar Unang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.