PPSU Punya Peran Vital di Jakarta, Rano Karno: Jangan Pandang Sebelah Mata Megapolitan 24 Maret 2025

PPSU Punya Peran Vital di Jakarta, Rano Karno: Jangan Pandang Sebelah Mata
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menegaskan, meskipun syarat pendidikan bagi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) kini diperlonggar hingga lulusan Sekolah Dasar (SD), gaji mereka tetap mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) Jakarta.
Ia meminta masyarakat untuk tidak memandang sebelah mata profesi PPSU, karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan kerapihan ibu kota.
“PPSU bukan pekerja rendah, tapi mereka gajinya UMR, jadi bukan dilihat sebelah mata. Artinya, memang tugasnya merapikan kota, segala macam. Nah, itu juga bagian dari lapangan kerja yang kita ciptakan,” ujar Rano di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).
Menurut Rano, kebijakan ini merupakan bagian dari target Pemprov Jakarta untuk menciptakan 500.000 lapangan kerja.
Salah satu alasan memperlonggar syarat pendidikan karena tingginya angka pengangguran di Jakarta, terutama di kawasan rawan tawuran seperti Cipinang, Jakarta Timur.
Adapun persoalan ekonomi, pengangguran, dan banyaknya anak putus sekolah menjadi akar masalah yang memicu konflik sosial di wilayah tersebut.
Dengan membuka lebih banyak peluang kerja tanpa mempersoalkan tingkat pendidikan, Rano berharap angka pengangguran bisa ditekan dan potensi tawuran dapat diminimalisir.
“Inti permasalahan misalnya ekonomi, banyak yang tidak kerja, putus sekolah banyak. Ah yuk kita ciptakan (lapangan kerja). Memang tugas kita menciptakan itu. Maka dari itu, kemarin saya sampaikan, Jakarta akan menciptakan 500.000 lapangan kerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengumumkan perubahan syarat penerimaan PPSU dan pasukan oranye. Jika sebelumnya minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), kini lulusan SD pun diperbolehkan mendaftar.
“Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ujar Pramono.
Pramono menekankan bahwa meski pendidikan diperlonggar, standar kerja tetap harus dipenuhi.
“Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja, dan kami akan menambah itu,” tambahnya.
Ia berharap kebijakan ini bisa membuka lebih banyak lapangan kerja bagi warga Jakarta dan membantu menurunkan angka pengangguran di Jakarta
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.