2.617 Personel Polisi Dikerahkan Amankan Demo Buruh Jawa Barat di Monas Hari Ini Megapolitan 30 Desember 2025

2.617 Personel Polisi Dikerahkan Amankan Demo Buruh Jawa Barat di Monas Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
 Sebanyak 2.167 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo yang akan digelar elemen buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Barat di sekitaran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).
“Untuk pengamanan kami terjunkan 2.617 personel pelayanan unjuk rasa KSPI di Silang Selatan Monas,” jelas Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Sehubungan dengan demo tersebut, kepolisian melakukan apel pengamanan dan Tactical Wall Game pada pagi hari ini.
Erlyn memastikan pihak kepolisian akan melayani demo dengan pendekatan persuasif dan humanis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan tetap terjaga.
“Hari Selasa ini pukul 07.00 WIB ada TWG dan apel pengamanan aksi unjuk rasa dari Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Provinsi Jawa Barat dan beberapa elemen massa di Pos Polisi Jalan Merdeka Barat, Gambir,” kata Erlyn.
Sebelumya, Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi adanya demo buruh di Monas pada Selasa pagi ini.
Said menyebut ribuan buruh dari Jawa Barat akan menggelar demo untuk memprotes penghapusan Upah Minimum Sektoral Jawa Barat Tahun 2026.
“Buruh akan melakukan demonstrasi hari kedua hari ini, Selasa 30 Desember 2025 di depan Istana Negara mengangkat isu Upah Minimum Sektoral Jawa Barat Tahun 2026 yang dilanggar Gubernur KDM (Kang Dedi Mulyadi),” jelas Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Said menyebut aksi akan digelar sejak pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
“Jumlah massa yang datang hari ini estimasinya mencapai kurang lebih 10 ribu motor buruh Jawa Barat,” kata Said.
Aksi ini menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan dan menetapkan nilai UMSK se-Jawa Barat, sesuai dengan rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.
Adapun, terdapat dua poin utama tuntutan para buruh Jawa Barat pada hari ini.
“Pertama, Gubernur Jabar harus merevisi UMSK 2026 se-Provinsi Jabar sesuai rekomendasi para bupati wali kota se-Jabar,” ucap Said.
Kemudian, para buruh juga meminta agar Gubernur menghentikan pencitraan personal melalui media sosial.
“Hentikan pencitraan Gubernur melalui media sosial dan taati PP No. 40 Tahun 2025,” tutur Said.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.